Perlunya DPR mengawasi dalam hal ini, untuk memastikan terhadap berbagai kemungkinan masalah yang timbul di lapangan, yang perlu diatasi dan dicari jalan keluarnya. Setelah melalui sejumlah uji coba, akhirnya PT KA Commuter Jabodetabek mengoperasikan sistem operasi tunggal KRL Jabodetabek atau commuter line mulai 2 Juli 2011. Anggota Komisi V ; DPR Yudi Widiana Adia mengatakan, bahwa DPR akan memantau dan mengawasi perkembangan pelaksaan pelayanan sistem baru bagi KA Commuter Jabodetabek."Kita tidak dalam posisi melarang, membatasi atau lainnya, karena ini wewenang dan wilayah di PT KAI, maka DPR hanya akan memantau pelaksaan perpindahan sistem KA ini. Apakah nanti sesuai target atau tidak, dalam upaya menjadi KA sebagai trasnportasi massal yang cepat, murah, nyaman dan aman, serta mampu mengatasi waktu kerja atas kemacetan yang terjadi diwilayah Jabodetabek selama ini," ujarnya kepada Jurnalparlemen.com ; Sabtu (2/7).Politisi PKS ini mengatakan, bahwa dalam pekan-pekan pertama banyak penumpang yang mengeluh bingung dan tidak nyaman atas pelayanan KRL Jabotabek yang baru merupakan hal yang lumrah. Makanya perlunya DPR mengawasi dalam hal ini, untuk memastikan ; terhadap berbagai kemungkinan masalah yang timbul di lapangan, yang perlu diatasi dan dicari jalan keluarnya.Ia tidak yakin, jika perubahan sistem pelayanan KRL Jabotabek ini akan membangkitkan masyarakat untuk kembali menggunakan kendaraan pribadi lagi karena KRL kelas bisnis dihapuskan. "Saya yakin, masyarakat tetap akan memilih menggunakan jasa KLR Jabodetabek. Tinggal bagaimana peningkatan pelayanannya saja," imbuhnya.Yudi mengatakan, berdasarkan pantauan komisi V DPR ; selama masa uji coba sistem baru KRL Jabaotebek kemarin memang masih ada keterlambatan yang disebabkan masih dalam tahap adaptasi, baik dari segi penumpang maupun petugas KRL dalam menerapkan sistem baru ini. "Saya minta pengelola untuk membenahinya dengan menekan ketepatan kinerja masinis, operator KRL, dan pengendali perjalanan KRL," pungkasnya.
Minggu, 03 Jul 2011 11:00 WIB