Menko Polhulam Djoko Suyanto memaparkan pentingnya Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY untuk memperkuat MK. MK sebagai lembaga negara harus ada fungsi kontrol yang jelas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Perpu ini menyangkut 3 hal yaitu persyaratan majelis hakim MK, proses seleksi hakim dan sistem pengawasan hakim MK.

Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) sudah tidak relevan lagi. Sebab sifat kegentingan dan kondisi darurat telah lewat.

Presiden SBY segera mengeluarkan Perppu terkait penangkapan Akil Mochtar. Hal penting dalam Perppu adalah pengetatan seleksi hakim MK agar tak ada Akil jilid II.

Presiden SBY tengah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna merespon prahara di MK akhir-akhir ini. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin meminta agar semua pihak menerima Perppu itu.

Presiden SBY saat ini sedang menggodok Perppu untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu, Fraksi PPP lebih memilih untuk mengusulkan revisi UU MK.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendukung rencana penerbitan Perppu untuk MK. Perppu itu diyakini bakal mampu menyelamatkan wibawa MK yang sudah keburu jatuh.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akan menandatangani rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Tertangkapnya Akil Mochtar oleh KPK telah melunturkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara mengembalikannya?

Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK menimbulkan dorongan agar ada lembaga yang mengawasi MK. Komisi Yudisial bisa jadi pilihan dan tidak melanggar undang-undang.