DPK dan DPKTb menjadi polemik. Keabsahan dua jenis daftar pemilih itu disorot sebagai daftar yang ilegal lantaran tak diatur undang-undang.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta pada pada sidang Jumat (15/8) menghadirkan 6 saksi ahli yang sangat kompeten dibidangnya dalam perkara sengketa Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang sengketa hasil Pilpres di MK belum berakhir. Selama berlangsungnya persidangan tersebut, saksi dari pihak pemohon maupun pihak termohon telah memberikan kesaksiannya di depan majelis hakim.

Salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Alamsyah Hanafiah menanyakan soal kapasitas ahli yaitu mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono soal hukum perdata. Dengan santai, Harjono 'mengkuliahi' Alamsyah soal pendidikannya.

Saksi ahli dari tim Prabowo-Hatta menyatakan perintah buka kotak suara oleh KPU sebelum dikeluarkannya izin dari MK tidak sah. Pakar tata negara, Margarito Kamis, dalam keterangannya sebagai saksi ahli menyatakan langkah KPU itu tidak benar.

Pakar hukum tata negara Saldi Isra turut dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak terkait, yaitu tim Jokowi-JK di sidang MK. Saldi mengkritisi dalil Prabowo soal KPU yang tidak adil hingga soal DPKTb.

Tim Prabowo-Hatta mengajukan keterangan saksi ahli, Prof Zainudin Ali, terkait perizinan Jokowi nyapres. Zainudin menilai perizinan itu tidak sah di mata hukum karena belum ada dasar undang-undangnya.

Sistem keamanan berupa microtext dan hologram dalam kertas form C1 dibahas oleh Fahrurozi, ahli yang dihadirkan tim Prabowo-Hatta dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Wakil ketua KPU itu siapa?" tanya Komisioner Arief Budiman kepada saksi ahli Prabowo-Hatta. Ternyata, saksi ahli tersebut salah sebut, karena KPU tak punya jabatan Wakil Ketua.

Tim Prabowo-Hatta mengajukan saksi ahli pertama dalam sidang kode etik kelima. Konsultan IT bidang security research, Fahrurozy diberikan kesempatan untuk menyampaikan temuan dan kesaksiannya.