Departemen Keuangan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) mengancam akan melakukan paksa badan terhadap pengusaha batubara yang masih menunggak pembayaran royalti.

Meskipun sejumlah tarif pajak diturunkan, setoran perpajakan ke RAPBN 2009 tetap dinaikkan hingga 19,2%.

Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis (Timnas PAB) TNI rencananya akan segera mengeluarkan rekomendasi tentang bisnis militer pada bulan September 2008 ini.

Pemerintah dan pengusaha batubara akan duduk bersama pada minggu ini untuk menyelesaikan sengketa restitusi-royalti batubara.

Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah piutang batubara. Undang-undang menegaskan pemerintah harus dapat menyelesaikan piutang negara tepat waktu.

Pemerintah memaksa pengusaha batubara untuk segera membayar royalti batubara yang sudah lama tertunggak. Sedangkan urusan restitusi pajak itu diselesaikan dengan dirjen pajak.

Daftar pengusaha batubara yang kena cekal bisa saja bertambah. Pemerintah berharap pencekalan itu bisa membuat pengusaha itu segera melunasi utang royalti.

Menkeu Sri Mulyani harus mengerahkan anak buahnya untuk merealisasikan pembayaran royalti dari perusahaan batubara yang sudah lama. Kalau perlu Bapepam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang tercatat di bursa.

Saling lempar tanggung jawab. Itu lah yang kini terlihat dari reaksi pemerintah atas pencekalan perusahaan batubara. Departemen ESDM mengaku tidak menyerahkan data pencekalan seperti disebutkan Depkeu.

Para direksi dan komisaris perusahaan batubara ramai-ramai memrotes pencekalan akibat piutang royalti. Bagaimana kronologi utang piutang royalti itu? Berikut penjelasan versi Depkeu.