Kepercayaan publik terhadap MK sedang berada di titik terendahnya. Menurut anggota Komisi Yudisial, Taufiqurrahman Sahuri, hakim MK sering kali melanggar kode etik hakim.

Komisi Yudisal (KY) memprediksi aturan calon hakim dalam Perppu penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dipermasalahkan parpol.

Penolakan Perpu penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) makin banyak didengungkan. Padahal, perpu itu dinilai sangat diperlukan baik untuk kepentingan MK jangka pendek atau jangka panjang.

KY sedang menyusun draf peraturan yang sesuai dengan fungsi KY dalam Perpu penyelamatan MK. Hal itu guna menindaklanjuti Perpu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 24/ 2003 tentang MK.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan menolak keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamatan MK. Menurutnya, Perpu itu mengandung kecacatan yang fatal.

Perpu mengenai penyelamatan MK telah disahkan. Perpu tersebut diterbitkan Presiden SBY atas dasar kegentingan yang memaksa. Partai Hanura menolak tegas perpu itu.

Menko Polhulam Djoko Suyanto memaparkan pentingnya Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY untuk memperkuat MK. MK sebagai lembaga negara harus ada fungsi kontrol yang jelas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Perpu ini menyangkut 3 hal yaitu persyaratan majelis hakim MK, proses seleksi hakim dan sistem pengawasan hakim MK.

Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) sudah tidak relevan lagi. Sebab sifat kegentingan dan kondisi darurat telah lewat.

Presiden SBY segera mengeluarkan Perppu terkait penangkapan Akil Mochtar. Hal penting dalam Perppu adalah pengetatan seleksi hakim MK agar tak ada Akil jilid II.