Melalui Rapat Paripurna DPR, Jumat 17 Desember 2010, Ketua DPR Marzuki Alie mengkonfirmasi bahwa RUUK DIYtelah diterima DPR. Ditargetkan, pada masa sidang mendatang RUUK DIY sudah bisa dibahas bersama.

Anggota DPR terus menjanjikan keterbukaan laporan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Namun hingga penghujung tahun 2010 DPR belum juga melaporkan hasil kunker mereka ke luar negeri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengancam akan menyengketakan informasi seputar kunjungan kerja anggota DPR ke sejumlah negara. Hal itu dilakukan jika surat keberatan ICW tidak juga direspon oleh Setjen DPR, sebagai pihak yang berwenang dalam pelayanan informasi publik DPR RI.

Audit BPK menunjukkan 80% kinerja Direktorat Jenderal Pajak ada pelanggaran. Namun Dirjen Pajak Tjiptardjo mengatakan, hasil audit tersebut hanya berkaitan dengan 5 kasus yang sepele-sepele.

PKB menolak wacana menggalang kekuatan partai tengah bersama PDIP yang PKS kembangkan. Apalagi tujuannya adalah untuk mempersiapkan kandidat dalam Pilpres 2014 sejak dini.

Hasil audit BPK menunjukkan 80% kinerja Ditjen Pajak melanggar aturan. Mengingat banyaknya pelanggaran UU, DPR pun menyiapkan panitia khusus (pansus) pada Januari 2011.

Ketua DPR Marzuki Alie tak mau isu suap di Panja OJK senilai Rp 100 miliar berakhir begitu saja. Marzuki meminta isu tersebut, kalau memang ada fakta hukumnya, segera dilaporkan ke KPK.

Sumbangan maksimal perusahaan kepada parpolpesert a pemilu 2014 dinaikkan menjadi Rp 7,5 miliar. Hal ini telah diakomodasi dalam RUU Parpol. Ini menjadi tantangan parpol untuk transparan.

UU Partai Politik (Parpol) yang baru disahkan DPR pada Kamis (16/12/2010) lalu membolehkan sumbangan Rp 7,5 miliar per perusahaan pada parpol. Sumbangan sebesar itu dinilai wajar dan realistis.

Sumbangan perusahaan ke partai politik diperkirakan akan mengalir ke parpol jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014. PPATK dan KPK diminta untuk memberikan peringatan dini kepada parpol supaya tidak terjadi penyelewengan.