Kewenangan yang dimiliki KPK terancam terpangkas karena Undang-undang yang mengatur lembaga itu telah masuk dalam Prolegnas 2011. Hal itu dinilai sebagai serangan balik dari DPR.

ICW menuding Mahkamah Agung tidak transparan dalam menyeleksi calon hakim konstitusi pengganti Arsyad Sanusi. Namun hal ini dibantah MA.

Menyusul pertemuan perwakilannya dengan Presiden FIFA Sepp Blatter kemarin, pemerintah dapat menindaklanjuti masa depan kongres PSSI dengan membentuk tim seleksi yang independen.

DPR akan merampungkan pembangunan gedung baru senilai Rp 1,3 triliun. Tender gedung akan segera dilakukan. Nah, dicurigai 'permainan' akan segera dimulai.

ICW melansir, anggota DPR mendominasi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK. Karena ada potensi korupsi di Dewan, maka parpol perlu membuat rambu yang jelas bagi anggotanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menampik tudingan kedekatan lembaga yang dipimpinnya dengan Partai Demokrat. Menurut Busyro, KPK tidak pernah mempertimbangkan faktor politik dalam mengusut suatu kasus.

Tudingan kedekatan KPK dengan Partai Demokrat menambah panjang daftar tudingan miring yang dialamatkan kepada lembaga antikorupsi tersebut. KPK harus menjadikan tudingan miring ini sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras lagi demi tunggakan kasus-kasus korupsi yang belum juga terselesaikan.

Partai Demokrat dituding memiliki pengaruh dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun partai berlambang bintang Mercy ini menampik tudingan tersebut dan mendukung sepenuhnya independensi yang dimiliki KPK.

Dugaan keterlibatan Nunun Nurbaetie dalam kasus dugaan suap DGS BI dianggap sudah jelas. Namun, hingga kini KPK belum menetapkan status tersangka pada Nunun. Ada yang 'masuk angin'?

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya ada tujuh kasus yang masih macet dan berlarut-larut di KPK. Sebagian di antaranya berhubungan dengan politisi Demokrat. Ada tekanan?