Partai Golkar menilai sebaiknya DPR membentuk Pansus dibanding Panja untuk membongkar mafia pajak. Bila kadernya terlibat mafia pajak, Partai Golkar tidak akan melindungi yang bersangkutan.

Belum lagi bekerja, tudingan miring diarahkan kepada Panja mafia pajak DPR. Dicurigai pembentukan Panja itu justru untuk melokalisir kasus Gayus Tambunan.

Benny K Harman sudah mencabut pernyataannya soal mantan Kapolri BHD terkait kasus Gayus yang dapat mengguncang negara. Meski sudah dicabut, BHD tetap harus dihadirkan di Panja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III DPR.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengapresiasi langkah Komisi III DPR membentuk Panja Antimafia Pajak. Anis mendesak Panja memprioritaskan pemanggilan Gayus Tambunan.

Komisi III DPR baru saja membentuk Panja Pemberantas Mafia Pajak. Panja ini akan segera menjadwalkan pemanggilan Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, untuk dimintai keterangan seputar kekuatan di balik Gayus Tambunan.

DPR segera membahas RUU Keistimewaan DI Yogyakarta yang telah diserahkan draf inisiatifnya oleh pemerintah. Namun demikian, DPR belum tentu menyepakati draf tersebut terutama terkait posisi gubernur DIY.

DPR akhirnya membentuk Panja yang terkait pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak. Langkah ini diambil menyikapi kasus Gayus Tambunan yang tidak kunjung tuntas.

Ketua DPR Marzuki Alie kecewa dianggap melakukan pembohongan publik terkait pembangunan gedung baru DPR. Marzuki balik menuding sejumlah fraksi DPR melakukan pembohongan publik dan mengecam balik pimpinan DPR.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo meminta semua pihak tidak memolitisasi setiap kasus perpajakan yang tengah dikerjakan aparat pajak.

Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali dipersiapkan. DPR mendapat dana segar Rp 800 M untuk menuntaskan pembangunan tahap awal.