Bocornya kasus pengintelan di DPR sungguh tamparan telak bagi korps polisi. Buntutnya, 5 intel Polda Metro yang memata-matai FPKS dan FPDIP DPR RI 'diseret' ke Propam.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menindak pelaku pengintelan dan aksi premanisme terhadap anggota DPR.

Aksi mata-mata Polda Metro Jaya kepada tim investigasi impor beras yang dibentuk Fraksi PKS dan Fraksi PDIP, terus menuai protes. Polri didesak meminta maaf.

Kecaman terhadap sikap polisi yang menginteli tim investigasi impor beras terus bergulir. Polisi dituding menyalahgunakan fungsi intelijen.

Sejumlah politisi FPDIP mendesak Kapolri Jenderal Pol Sutanto menjelaskan munculnya surat perintah penyelidikan terhadap FPKS dan FPDIP DPR.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani menjelaskan, ada dua alasan yang menjadi dasar polisi melakukan penyelidikan terhadap 2 fraksi di DPR, yakni berdasarkan tindak pidana atau ada laporan orang yang dirugikan.

Polda Metro Jaya bentuk tim penyelidikan terhadap rencana FPKS dan FPDIP yang membentuk tim investigasi impor beras, usai penolakan usulan Hak Angket dan Interpelasi. Intervensi polisi ke DPR?

DPR diminta memberikan keputusan politik terhadap kasus penjualan kapal tanker Pertamina. Soalnya MA sudah memenangkan kasasi KPPU atas kasus itu.

PDIP menyerukan kepada warga PDIP maupun para bupati/walikota dan gubernur dari PDIP agar membentuk posko-posko untuk memantau dan memonitor beras impor.

Bak mafia, 6 pedagang beras dalam negeri ditemukan telah melakukan kartel selama 30 tahun. Akibatnya, harga beras ditentukan oleh mereka.