detikNews

RUU PA Disahkan 11 Juli 2006

Kalau tidak ada aral melintang, pada 11 Juli 2006 RUU Pemerintahan Aceh akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan

Sabtu, 01 Jul 2006 01:36 WIB

detikNews

Ferry Beberkan 'Amplop' Rp 5 Jt

Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh (PA) Ferry Mursidan Baldan telah diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPR. Dia membeberkan kronologi 'amplop' Rp 5 juta.

Kamis, 29 Jun 2006 16:41 WIB

detikNews

BK 'Periksa' Ketua Pansus PA & Dirut Pondok Patin

Hari ini Badan Kehormatan DPR akan meminta keterangan Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh Ferry Mursyidan Baldan dan Dirut Rumah Makan Pondok Patin HM Yunus.

Kamis, 29 Jun 2006 09:34 WIB

detikNews

Klarifikasi Amplop, BK Panggil Ketua Pansus PA 29 Juni

Ketua Pansus RUU PA Ferry Mursyidan Baldan akan dimintai klarifikasi oleh BK DPR terkait kasus amplop berisi uang Rp 5 juta dari Depdagri.

Senin, 26 Jun 2006 13:29 WIB

detikNews

Amien: Perda Syariat Harus Distop di Daerah Plural

Penerapan perda syariat di daerah plural tidaklah bijak. Sebab bertentangan dengan ideologi negara yang merangkul kemajemukan warga.

Sabtu, 24 Jun 2006 16:03 WIB

detikNews

RUU PA Ingin Pidana Umum TNI Diadili di Pengadilan Militer

Tindakan pidana umum yang dilakukan anggota TNI di Aceh harus dibawa ke peradilan umum. Sayangnya, RUU PA justru menginginkan sebaliknya.

Kamis, 22 Jun 2006 14:43 WIB

detikFinance

Defisit APBN-P 2006 Mencapai Rp 42,4 Triliun

Pemerintah akan menetapkan defisit anggaran dalam APBN-Perubahan (APBN-P) 2006 sebesar Rp 42,4 triliun atau 1,4 persen dari PDB.

Rabu, 21 Jun 2006 17:10 WIB

detikNews

KPK Tak Akan Usut Korupsi Soeharto

Meski banyak pihak yang menginginkan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto diusut, namun KPK menegaskan tidak akan melakukan pengusutan.

Selasa, 20 Jun 2006 20:29 WIB

detikNews

BRR Diadukan Masyarakat Nias ke Tim Pengawas DPR

BRR Aceh dan Nias dianggap mengecewakan masyarakat Nias. Sejumlah proyek diduga terindikasi korupsi. BRR pun dilaporkan ke Tim Pengawas BRR di DPR.

Selasa, 20 Jun 2006 16:53 WIB

detikNews

Mendagri Laporkan Pengembalian 'Amplop' DPR Rp 245 Juta ke KPK

Mendagri melaporkan kepada KPK tentang pengembalian uang 'amplop' DPR kepada kas negara senilai Rp 245 juta. KPK pun menganggap kasus ini selesai.

Senin, 19 Jun 2006 13:58 WIB