TNI AD bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait laporan Babinsa yang tak netral mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu di Jakarta. 

Muncul kabar adanya pengerahan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan capres-cawapres tertentu.

Kubu Jokowi-JK mengklaim menemukan indikasi oknum Babinsa tidak netral. Temuan diduga aparat TNI memihak dan mengajak memilih salah satu calon berkaitan Pilpres 2014 ini berada di Sidoarjo dan Sumedang. 

Isu adanya dugaan keterlibatan TNI dalam Pilpres 2014 merupakan sesuatu yang sensitif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap hal tersebut segera diselesaikan. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga diminta turun tangan.

Bawaslu merespon laporan yang menyebutkan adanya anggota Babinsa TNI yang upaya mempengaruhi warga untuk memilih capres tertentu. Lembaga pengawas Pemilu ini akan memanggil Panglima TNI.

TNI AD serius mengusut kasus dugaan oknum Babinsa ikut berpolitik. TNI AD tak mau main-main karena sudah ditegaskan bahwa TNI netral dalam Pilpres. 

Muncul kabar adanya Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang tidak netral dan mengajak warga memilih pasangan capres tertentu.

Mencuat dugaan adanya pelanggaran pemilu oleh sejumlah anggota Babinsa. Anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Anies Baswedan, mengajak masyarakat berperan aktif menolak anggota Babinsa yang tak netral. 

Wakil Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri meminta Badan Intelijen Negara mengungkap kasus dugaan pelanggaran oleh Babinsa.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nasrullah mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu oleh sejumlah anggota Babinsa.