Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan gugatan Perpu MK yang sudah disahkan menjadi UU no 4 tahun 2014 tentang MK. Pada sidang selanjutnya MK akan meminta keterangan dari Komisi Yudisial (KY).

Keputusan Presiden dalam pengangkatan hakim konstitusi Patrialis Akbar dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemerintah diminta oleh eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD untuk tidak perlu mengajukan banding.

Sepanjang 2013 koalisi fraksi di DPR mengalami pasang surut dengan intrik politik. Namun Partai Demokrat memberi nilai 7 atas proses koalisi di DPR.

KY mengkritisi sikap 4 fraksi di Komisi III DPR yqng menolak Perpu MK. Menurut komisioner KY Imam Anshori Saleh, sikap fraksi itu sarat kepentingan politik pragmatis.

MK kini telah memiliki Dewan Etik. Ada tiga anggota yang sudah dipilih dan mulai bekerja Januari 2014 nanti. Pembentukan Dewan Etik ini menuai kritikan, namun di sisi lain juga diharapkan dapat memulihkan nama baik.

Rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri hanya dihadiri 17 dari 50 anggota Komisi III pada pukul 10.15 WIB. Ketua Komisi III Pieter Zulkifli selaku pimpinan rapat kemudian menskors rapat.

Meski Perpu Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak oleh tiga fraksi di DPR, namun Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berharap DPR menyadari dan akhirnya menyetujui Perpu itu.

MK dan DPR sama-sama sedang memproses Perppu No 1 tentang MK. Proses di DPR diprediksi akan lebih cepat selesai. Namun MK tidak akan membalap DPR.

3 Fraksi DPR menolak Perppu tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dijadikan Undang-undang (UU). Meski demikian, Menkum HAM Amir Syamsuddin masih yakin Perppu itu akan disahkan menjadi UU.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) kini sedang dibahas di DPR. Kendati demikian, MK tetap akan memproses sidang uji materi Perppu tersebut.