Data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dikeluarkan KPU DKI Jakarta dinilai banyak pihak masih carut marut. Penetapan DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 26 Mei mendatang pun diminta ditunda.

Panwaslu DKI mendapat laporan soal carut-marutnya data pemilih menjelang pemilihan gubernur DKI pada Juli mendatang. Untuk merespons laporan ini, Panwaslu mengundang 6 timses cagub DKI untuk berdiskusi.

Pasangan Jokowi-Ahok melalui kuasa hukumnya Sirra Prayuna melaporkan adanya dugaan daftar pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Mabes Polri. Sirra menduga adanya daftar pemilih fiktif bukan disebabkan oleh faktor human error.

"Kalau mereka ada data, silakan datang ke sini. Jangan hanya ke Panwas. Saya tidak ingin 'katanya-katanya', kami sudah melakukan pendataan dengan baik," kata Kadis Dukcapil Pemprov DKI Jakarta, Purwa Hutapea.

Sejumlah warga Palembang terpaksa tidak mendapatkan e-KTP karena sidik jarinya tidak terdeteksi. Sementara itu, puluhan e-KTP tidak dapat dibuka sehingga dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.

Petugas dari Pemkot Surakarta terus melakukan operasi yustisi di sejumlah titik di Kota Solo. Operasi yang dipilih hari adalah tempat-tempat indekos di kawasan pertokoan dan mal. Banyak ditemukan penghuni indekos tidak memiliki KTP. Tidak sedikit pula didapati pasangan kumpul kebo.

Operasi Yustisi Kependudukan hari ini selesai dilakukan. Sebanyak 2.179 warga yang tinggal di ibukota terjaring dalam operasi ini.

Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) digelar di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Umumnya mereka yang terjaring adalah para wanita penghibur yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) DKI Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta akan kembali menggelar Operasi Yustisi di lima wilayah Jakarta pada hari ini. Bagi warga yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lainnya, maka akan dikenakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Sebanyak 762 orang terjaring dalam Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta pada putaran kedua ini. Kebanyakan dari mereka terjaring karena tidak membawa KTP DKI Jakarta.