Majelis Kehormatan Konstitusi berencana memanggil Satgas Penyidikan di KPK untuk kasus dugaan suap Ketua MK Akil Mochtar. Namun dipastikan tidak ada penyidik yang hadir dalam sidang etik itu.

Rapat perdana Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) telah rampung digelar. Diputuskan, MKK akan memeriksa kasus Ketua MK Akil Mochtar mulai Senin (7/10/2013).

Sidang perdana Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) telah selesai. Sidang ini menghasilkan beberapa poin salah satunya hakim konstitusi Harjono terpilih menjadi ketua Majelis Kehormatan Konstitusi.

Sejumlah tokoh yang diundang sebagai Majelis Kehormatan Konstitusi mulai mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Para tokoh pun mulai berkumpul di sebuah ruangan untuk memulai sidang.

Kode etik hakim MK ternyata hanya berisi 2 pasal. Hal ini berbeda jauh dengan kode etik hakim yang bernaung di bawah MA yang dikepung puluhan larangan untuk menjaga wibawa peradilan.

Mabes Polri hanya menerapkan pelanggaran kode etik terhadap Kombes Suyono, mantan Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Lampung. Ketiadaan bukti narkotika menjadi hambatan Propam Polri menjerat lewat Undang-undang Narkotika.

Langkah Agnestesia bersama anaknya Ricky mencari keadilan terus dilakukan. Selain melaporkan tiga hakim PN Medan ke KY, Agnestesia juga melaporkan ketiga hakim itu ke Mahkamah Agung.

Dua pasangan yang kalah dalam Pilwakot Tangerang menggugat hasil pemilu ke MK. Sebab calon yang menang diloloskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KY beberapa kali mencoba mengendus berbagai laporan kejanggalan di tubuh MA tapi kandas. Terkini, KY mencoba mengungkap aroma suap di balik lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun.

Terdakwa vonis penyalahgunaan frekuensi sinyal 3G, Indar Atmanto, melaporkan majelis hakim yang mengadili dirinya ke Komisi Yudisial (KY). Dia melaporkan adanya dugaan tindak pelanggaran kode etik hakim yang memberinya vonis 4 tahun.