Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat merombak RAPBN 2009. Pos pendapatan dan penerimaan dipangkas habis-habisan, seiring dengan perubahan berbagai asumsi makro lain.

Kejagung menetapkan dua mantan Duta Besar RI untuk China sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan biaya kawat di Kedubes RI di China tahun 2000-2004. Kasus tersebut akan segera diselidiki.

Perubahan asumsi makro RAPBN 2009 secara keseluruhan mengubah postur anggaran pemerintah tahun depan. Pemerintah menurunkan anggaran subsidi di semua sektor.

Laporan keuangan anggaran pertahanan tahun 2006-2007 Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI dianggap disclaimer atau tidak sesuai sasaran. Dephan akan segera menyempurnakan dengan melakukan pencerahan kepada para komandan pemegang keuangan.

Belanja pemerintah tahun ini diperkirakan tidak akan terserap seluruhnya. Apalagi belanja pemerintah pusat sampai dengan 15 September 2008 masih cukup rendah.

Defisit RAPBN 2009 bisa ditekan menjadi 1,5% dari PDB apabila DPR menyetujui rencana pemerintah mengubah alokasi dana optimalisasi sebesar Rp 8,7 triliun.

Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pasokan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri seperti PLN yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menemukan rekening-rekening liar di pemerintah. Kali ini nilainya ditaksir Rp 10,963 triliun, US$ 113,2 juta (Rp 1,052 triliun) dan AUD 1,62 juta (atau sekitar Rp 12,150 miliar)

Penyelesaian masalah tunggakan royalti batubara yang dilakukan oleh 6 perusahaan kontraktor batubara kepada negara harus mengacu kepada kontrak yang ada.

Kideco menjadi satu-satunya perusahaan batubara yang sudah membayar jaminan terkait kisruh soal royalti batubara. Perusahaan tersebut telah membayar jaminan Rp 110 miliar.