Pasal 207 ayat (1) UU Pemilu menegaskan batas akhir penetapan hasil pemilu 30 hari setelah hari pemungutan suara atau tanggal 9 Mei 2014. Maka agar hasil pemilu 2014 tak cacat hukum, ketentuan itu perlu diubah.

Anggota DPR Komisi III Dimyati Natakusumah bertekad bulat maju sebagai calon hakim konstitusi. Syarat menjadi hakim konstitusi adalah seorang negarawan. Menurut Dimyati, anggota DPR juga negarawan.

Waketum PPP yang juga anggota Komisi III DPR Dimyati Natakusumah mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Namun Dimyati mengaku lebih memilih sebagai anggota DPR.

DPR akan segera menggelar rangkaian fit and proper test terhadap 2 calon hakim konstitusi untuk menggantikan Akil Mochtar dan Harjono. Dalam proses kali ini, beberapa politikus juga dikabarkan siap bersaing.

“Konyol betul bangsa ini. Logika apa yang mengatakan keberhasilan kepemimpinan tercapai kalau dari balik penjara selama berbulan-bulan,.

MK membatalkan UU No 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perppu Penyelamatan MK. Ketua DPR RI Marzuki Alie menyebut bahwa perlu amandemen UUD untuk membatasi kewenangan MK.

MK membatalkan UU No 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perppu Penyelamatan MK. Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli menyatakan akan mengkaji keputusan MK ini.

UU Penyelamatan MK telah dihapus lewat putusan MK sendiri. PDIP mendukung putusan itu. Namun PDIP tetap memandang perlu adanya pengawasan eksternal terhadap MK.

MK telah membatalkan UU yang menyangkut dirinya sendiri, yakni UU Penyelamatan MK. Wakil Ketua MPR dibuat geleng-geleng kepala oleh sikap delapan hakim konstitusi yang menerima uji materi UU tersebut. 

Mahkamah Konstitusi (MK) sedang memproses uji materi UU terkait dirinya sendiri yaitu UU MK. Ini disoroti sebagai hal yang tidak etis.