Pemerintah rupanya telah mengambil langkah antisipasi untuk mencegah penetapan hasil pemilihan legislatif molor dari tanggal 9 Mei. Kementerian Dalam Negeri sudah menawarkan kepada KPU untuk mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

"Kita membantu sesuai permintaan, sejauh ini belum ada permintaan KPU. Dan dari pembicaraan saya dengan Husni (Ketua KPU) kemarin, KPU masih yakin dapat menyelesaikan tugas sesuai jadwal."

Rekapitulasi suara Pileg di KPU terancam molor. Apakah ada rencana menerapkan UU darurat/Perpu untuk mengantisipasi hal itu?

"Masih ada ruang di MK bagi parpol dan caleg kalau ada bukti cukup. Jadi kalau nggak puas ajukan saja di MK, tapi rekapnya disahkan dulu sebelum diuji."

"Komitmen kami di tingkat nasional adalah bagaimana secara prosedural rekapitulasi ini terpenuhi," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Rekapitulasi penghitungan suara nasional berjalan lambat. KPU kini hanya punya waktu dua hari untuk menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2014. Jika terlambat, konsekuensi hukum menunggu.

Pasal 207 ayat (1) UU Pemilu menegaskan batas akhir penetapan hasil pemilu 30 hari setelah hari pemungutan suara atau tanggal 9 Mei 2014. Maka agar hasil pemilu 2014 tak cacat hukum, ketentuan itu perlu diubah.

Anggota DPR Komisi III Dimyati Natakusumah bertekad bulat maju sebagai calon hakim konstitusi. Syarat menjadi hakim konstitusi adalah seorang negarawan. Menurut Dimyati, anggota DPR juga negarawan.

Waketum PPP yang juga anggota Komisi III DPR Dimyati Natakusumah mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Namun Dimyati mengaku lebih memilih sebagai anggota DPR.

DPR akan segera menggelar rangkaian fit and proper test terhadap 2 calon hakim konstitusi untuk menggantikan Akil Mochtar dan Harjono. Dalam proses kali ini, beberapa politikus juga dikabarkan siap bersaing.