Terkait curhatan Gayus Tambunan kemarin yang seolah menyatakan ada politisasi kasusnya oleh Satgas PMH, muncul kecaman terhadap Satgas PMH. Meski begitu, Komisi III DPR masih mendukung sepenuhnya Satgas PMH.

Komisi III DPR meragukan kesaksian Gayus Tambunan soal John Jerime Grice (JJ) sebagai agen CIA. Komisi III menilai semua pernyataan Gayus harus di-kroscek ulang.

DPD menilai draf RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sudah diserahkan pemerintah kepada DPR berpotensi merusak tatanan pemerintahan. DPD mendesak pemerintah menarik draf tersebut.

Komisi III DPR berharap Kepolisian mematuhi 12 intstruksi Presiden terkait kasus Gayus. Diharapkan polisi tak lagi takut mengusut kasus Gayus.

Tim khusus DPR atas perlindungan TKI mengadakan rapat dengan Menakertrans dan Menlu. Mereka mendesak agar pemerintah memulangkan TKI ilegal dan yang hidup terlantar di luar negeri.

Komisi III dan XI DPR RI membentuk panitia kerja (panja) mafia hukum dan pajak untuk membantu kepolisian menuntaskan kasus Gayus Tambunan. Satgas menilai pembentukan panja tersebut justru menggangu pengusutan kasus mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut.

PD menolak rencana pembentukan Pansus mafia pajak yang digalang oleh Fraksi Partai Golkar DPR. PD menilai pengusutan kasus mafia pajak cukup diselesaikan di tingkat Panja.

DPR akan mempersatukan Panja Pemberantasan Mafia Pajak, Panja PPNS, Panja Penegakan Hukum, dan Panja Pajak menjadi Pansus Mafia Pajak. Pansus ini diharapkan akan mengurai benang kusut di balik kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Kasus Gayus Tambunan harus menjadi momentum penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu penanganan kasus Gayus jangan hanya ditangani kepolisian saja.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menyambut baik usul Panja Komisi IX DPR membentuk Pansus Mafia Pajak. Mengungkap skandal mafia pajak secara tuntas memerlukan aksi lintas Komisi DPR.