Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Kamis (22/5/2014) hari ini mengadakan rapat dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

KPU menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional, meski sempat molor dari waktu yang dijanjikan yaitu pukul 19.30 WIB, Jumat 9 Mei.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional menyisakan satu provinsi lagi yang belum ditetapkan, yaitu Maluku Utara. Kondisi ini membuat penetapan hasil pemilu legislatif menjadi tidak pasti karena hanya tersisa 2 jam.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional benar-benar keteteran. Imbasnya, penetapan hasil pemilu legislatif molor dari waktu yang dijanjikan pukul 19.30 WIB. Meski demikian, KPU pastikan malam ini selesai.

Pemerintah rupanya telah mengambil langkah antisipasi untuk mencegah penetapan hasil pemilihan legislatif molor dari tanggal 9 Mei. Kementerian Dalam Negeri sudah menawarkan kepada KPU untuk mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

"Kita membantu sesuai permintaan, sejauh ini belum ada permintaan KPU. Dan dari pembicaraan saya dengan Husni (Ketua KPU) kemarin, KPU masih yakin dapat menyelesaikan tugas sesuai jadwal."

Rekapitulasi suara Pileg di KPU terancam molor. Apakah ada rencana menerapkan UU darurat/Perpu untuk mengantisipasi hal itu?

"Masih ada ruang di MK bagi parpol dan caleg kalau ada bukti cukup. Jadi kalau nggak puas ajukan saja di MK, tapi rekapnya disahkan dulu sebelum diuji."

"Komitmen kami di tingkat nasional adalah bagaimana secara prosedural rekapitulasi ini terpenuhi," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Rekapitulasi penghitungan suara nasional berjalan lambat. KPU kini hanya punya waktu dua hari untuk menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2014. Jika terlambat, konsekuensi hukum menunggu.