Berkaca dari insiden bentrokan di makam Mbah Priok, Kepala Satpol PP baru Effendi Anas berjanji akan mengurangi konflik Satpol PP dengan masyarakat. Effendi akan mengutamakan win-win solution.

Mantan Kepala Satpol PP Haryanto Badjuri digantikan oleh Effendi Anas. Badjuri kini menduduki jabatan sebagai Direktur Administrasi dan Sumber Daya Manusia PT Pembangunan Jaya Ancol.

Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi Satpol PP sebagai tindak lanjut rekomendasi penyelidikan atas kasus kerusuhan di Koja, Jakarta Utara (Jakut). Sebagai tahap awal, Pemprov akan menyerap keluhan-keluhan masyarakat atas kinerja Satpol PP.

Sejak insiden Priok sebulan yang lalu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) semakin menjadi buah bibir di masyarakat. Menyikapi itu, Pemprov DKI akan melakukan reposisi terhadap kinerja Satpol PP.

Polisi sudah memeriksa 30 saksi atas kasus kerusuhan berdarah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemeriksaan dilakukan dari pihak Pemkot Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta, Satpol PP dan pengurus makam Mbah Priok.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo belum mau mengomentari hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap tragedi Tanjung Priok 14 April lalu. Ia menunggu hasil penyelidikan oleh TPF dari PMI lebih dulu baru kemudian menyampaikan tanggapan.

Komnas HAM menyebut pelanggar HAM pada kasus Tragedi Priok berdarah, pada tingkat pelaksana salah satunya adalah Polres Jakarta Utara. Namun, sampai saat ini Polres Jakarta Utara belum mengetahui hasil investigasi tersebut.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiono merupakan salah satu pejabat yang dinilai bertanggungjawab atas peristiwa Tanjung Priok. Namun dia menolak berkomentar karena belum menerima rekomendasi penyelidikan Komnas HAM tersebut.

Tim penyelidik Komnas HAM untuk peristiwa Tanjung Priok Berdarah, sudah menyelesaikan pekerjaannya. Rekomendasi tindak lanjut ditujukan kepada Pemprov, DPRD, Polri dan korporasi.

Peristiwa berdarah di Makam Mbah Priok yang menewaskan 3 anggota Satpol PP termasuk pelanggaran HAM. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo cs yang diduga bertanggung jawab bisa diadili asalkan ada keluarga korban yang mengadukannya.