Pemerintah resmi melarang gerakan ISIS di Indonesia lantaran bertentangan dengan ideologi Pancasila. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Muspida Kota Bandung bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat menolak paham tersebut.

Kementerian Agama (Kemenag) merespon bahaya radikalisme ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dengan mengundang Kapolri, Ka BNPT, dan ormas Islam seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah.

Masalah yang saat ini menjadi sorotan dunia adalah tentang aksi kekerasan yang dilakukan ISIS. Bahkan video yang isinya mengajak rakyat Indonesia mendukung ISIS beredar. Untuk apa? Indonesia punya Pancasila, tak butuh paham ISIS.

Topik kelompok ISIS masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pemerintah resmi melarang gerakan ISIS di Indonesia lantaran bertentangan dengan ideologi Pancasila. Polisi di Bandung siap menutup ruang gerak berkembangnya ISIS.

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan berbagai pihak mencegah radikalisasi yang dilakukan ISIS di Jawa Tengah. Tokoh agama dilibatkan untuk melakukan deradikalisasi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Bupati Banyuwangi menyatakan, ideologi dan gerak organisasi dari kelompok Islam militan ISIS dilarang keras beredar di daerahnya. Pihaknya akan kompak mencegah penyebaran ideologi radikal yang ingin masuk ke Banyuwangi.

Pemerintah Indonesia melarang gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) lantaran bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pejabat dan tokoh agama di Kota Bandung buka suara soal menggeliatnya kelompok ISIS.

Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai gerakan terlarang. Namun, hingga saat ini, video ajakan bergabung dengan ISIS yang ada di situs berbagi video Youtube belum juga diblokir oleh pihak Kemenkominfo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menulis surat terbuka kepada pemimpin dunia terkait krisis di Gaza. Melalui surat tersebut, SBY menyerukan agar gencatan senjata tidak lagi ditunda-tunda namun segera dilaksanakan.

Ketika rakyat Indonesia menunaikan hak pilih mereka dan larut dalam pesta demokrasi, di saat yang bersamaan, mereka juga dihadapkan pada tantangan dari sektor pendidikan Islam dan sejumlah institusi penting di dalamnya, seperti pesantren, madrasah dan kampus Islam negeri.