Tim Pemenangan Jokowi-JK meminta Bawaslu proaktif mengawasi potensi pelanggaran kampanye, mulai dari kasus SARA, politik uang, penghujatan, termasuk kasus surat kepada para guru yang berstatus PNS.

Perum Perumnas termasuk pengembang yang dilaporkan ke polisi oleh Menpera Djan Faridz terkait hunian berimbang, berikut tanggapan Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto.

Bawaslu menindaklanjuti laporan Tim Prabowo-Hatta soal Gerak Jalan Revolusi Mental yang dihadiri oleh Jokowi. Meski Bawaslu belum menentukan soal ada tidaknya pelanggaran dalam acara itu, namun panitia sudah siap memberi penjelasan.

Capres nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan ke Bawaslu oleh Kubu Prabowo-Hatta karena dianggap berkampanye di Monumen Nasional (Monas). Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengaku hanya diundang untuk datang.

Bagi pengembang, penerapan hunian berimbang tak bisa berlaku untuk seluruh wilayah, seperti kota-kota besar yang tanahnya sangat mahal misalnya Jakarta.

Tim Prabowo-Hatta melaporkan Jokowi atas dugaan pelanggaran aturan kampanye di Monas ke Bawaslu. Timses Jokowi-JK menegaskan capres nomor urut dua itu tak berkampanye di Monas.

Lagi, tim Prabowo-Hatta melaporkan capres nomor urut dua Joko Widodo atas dugaan pelanggaran kampanye Pilpres 2014. Kali ini, Jokowi dianggap melanggar kampanye karena menggunakan fasilitas negara, yaitu Monas dan Bundaran HI.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tahu menahu soal perizinan yang diajukan capres Jokowi ketika berkampanye di kawasan Monas.

Peraturan dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar. Itulah Ahok yang tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran peraturan. Ia siap mengejar pelanggar ketertiban di Ibukota dengan 3 senjata andalan ini:

Bawaslu akan bekerjasama dengan Mabes Polri memproses setiap black campaign Pilpres 2014. Tak terkecuali persoalan Tabloid Obor Rakyat yang memuat kampanye hitam dengan menyudutkan capres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi).