Komisi VI DPR-RI membantah kasus penjualan murah saham PT Krakatau Steel Tbk (KS) tak diteruskan. Kasus ini akan kembali diselidiki pada awal Februari 2011.

Komisi II DPR memulai pembahasan awal RUU Keistimewaan DIY. Komisi II DPR pun menjadwalkan rapat rutin dengan Menndagri Gamawan Fauzi terkait RUU Keistimewaan DIY.

Ketua Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan DPR, Tjatur Sapto Edy, menegaskan bahwa pembentukan Panja tidak untuk politisasi kasus Gayus.

Pembentukan Panja Pemberantasan Mafia Pajak dan Hukum Komisi III DPR, terutama tentang kasus Gayus Tambunan, dirasa tak perlu. Meski niatnya baik, namun rawan disalahgunakan untuk kepentingan politis.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku akan mendatangi panggilan Panja Mafia Pajak yang dibentuk oleh DPR. Kapolri tinggal menunggu undangan DPR.

Curhat Gayus Tambunan kemarin terang-terangan menyerang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Agar masalahnya jelas, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan Komisi III DPR memanggil Satgas PMH.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana bertekad untuk fokus pada pemberantasan mafia pajak dan mafia peradilan dalam penanganan kasus Gayus Tambunan. Denny tidak mau ke luar dari dua hal itu.

Panja mafia pajak akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo terkait kasus Gayus. Panja juga menyiapkan pemanggilan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Curhat Gayus Tambunan tentang Denny Indrayana harus diklarifikasi langsung kepada keduanya. Caranya dengan mengundang terpidana kasus mafia pajak dan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memberikan keterangan di DPR.

Rapat Panja Pemberantasan Mafia Pajak DPR memutuskan akan memanggil mafia pajak Gayus Tambunan pekan depan. Panja akan memintai keterangan langsung terkait aksi mafia pajak Gayus.