Partai Demokrat (PD) belum juga memilih ketua umum menjelang penetapan Daftar Caleg Sementara yang harus diserahkan ke KPU tanggal 9 April 2013. Menurut Wasekjen Partai Demokrat, pilihan paling rasional adalah KLB.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlakukan sama setiap parpol yang mengajukan daftar caleg (DCS) sementara mulai 9 April nanti. Jika tak ada tanda-tangan ketua umum atau pejabat pengganti yang sesuai AD/ART, maka pencalegan tidak memenuhi syarat.

Silang sengkarut Partai Demokrat (PD) yang belum memilih ketua umum definitif makin rumit. Ketua DPP Gede Pasek Suardika, mendorong agar segera digelar Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai jalan keluar dari polemik internal.

Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) sedang mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB). Majelis Tinggi PD terlihat hati-hati mempersiapkan KLB karena bisa saja ada loyalis Anas Urbaningrum ikut mengadu nasib di KLB PD.

Ketua baru Partai Demokrat (PD) nanti haruslah figur yang benar-benar diterima semua faksi, tidak memiliki agenda politik pribadi dan bisa menjadi administrator yang mumpuni. Mengapa PD butuh yang demikian?

Pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono dan pengurus DPD PD se-Indonesia membawa hasil positif. Kini seluruh DPD dan DPC telah memahami kondisi PD dan satu suara untuk menyelamatkan partai.

Komisi Pemilihan Umum tidak bersedia memenuhi permintaan Partai Demokrat yang meminta perlakuan khusus terkait penyerahan daftar calon legislatif sementara (DCS) untuk Pemilihan Umum 2014. Mereka beralasan, tidak satu partai pun yang akan mendapat perlakuan istimewa.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merupakan pimpinan yang menandatangani Sprindik Anas Urbaningrum. Bambang menegaskan penetapan seseorang menjadi tersangka di KPK dengan bukti kuat.

Salah satu persoalan yang dihadapi PD yakni terkait daftar caleg sementara (DCS). Sesuai aturan KPU, harus ada tanda tangan ketua umum partai di DCS itu. PD meminta berharap agar KPU membuat aturan yang mengakomodir. 

Pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan DPD seluruh Indonesia di Cikeas, Bogor, selain konsolidasi, juga membahas langkah Plt PD yang perlu komunikasi dengan KPU. Hal ini terkait dengan kewenangan Pelaksanan Tugas (Plt) menandatangani Daftar Caleg Sementara (DCS).