ICW membantah laporannya soal dugaan keterlibatan salah seorang anggota DPR dalam impor Blackberry ilegal ke BK DPR beberapa waktu lalu dilatari motif politik. ICW menandaskan, laporan tersebut murni aduan masyarakat.

Ombudsman RI akan mempertemukan pihak-pihak yang terkait masalah BOS, terutama Kemendiknas dan Kemendagri. Kemendiknas menyatakan siap menyelesaikan masalah tersebut.

ICW menilai, otonomi daerah hanya memperkuat elit lokal tanpa kontribusi berarti bagi rakyatnya. Alih-alih mensejahterakan rakyat, otonomi daerah justru dibajak pemimpinnya sendiri.

Kelompok pecinta sepakbola nasional Save Our Soccer (SOS) setuju dengan tindakan Pemerintah tidak mengakui kepengurusan PSSI. Tapi mereka juga meminta Pemerintah melakukan aksi lanjutan.

Kemendiknas dilaporkan ke Komisi Ombudsman terkait kasus dana BOS oleh ICW. Kemendiknas menjelaskan, keterlambatan dana BOS karena setiap sekolah diminta membuat RKA 125 halaman.

FIFA, melalui Presidennya, Sepp Blatter, terang-terangan menyebut bahwa mereka dengan tegas akan memerangi korupsi di sepakbola. Lalu, bagaimana nasib PSSI dengan adanya pernyataan itu?

Draf RUU Intelijen Negara masih dalam pembahasan. Namun draf tersebut dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi sepenuhnya prinsip negara demokrasi. Ada 12 hal yang menjadi catatan penting dalam draf RUU ini.

Ketua KPK Busyro Muqoddas ingin revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberi spirit baru untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada para koruptor harus memiliki efek jera dan sanksi sosial.

Whistle blower atau peniup peluit sangat diharapkan kemunculannya untuk membongkar tuntas sebuah skandal korupsi. Akan tetapi, mekanisme perlindungan bagi sang peniup peluit itu hingga kini belum ada.

Revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi perbincangan karena sejumlah pasal yang akan dihilangkan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai adanya upaya pelemahan KPK.