Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memfasilitasi para napi koruptor yang menggugat PP 99/2012 ke SBY. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, surat tersebut dikirim Priyo sebagai hasil kunjungan kerja ke LP Sukamiskin beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso memfasilitasi napi korupsi yang menggugat PP 99/2012 ke SBY. Namun Wakil Ketua MPR dari Golkar Hajriyanto Tohari menilai PP ini sudah sejalan dengan pemberantasan korupsi.

PP 99 yang melarang remisi bagi terpidana kasus korupsi dipandang Komisi III DPR sebagai isu yang tak sehat. Soalnya, koruptor yang terlalu lama di LP bisa mengkonsolidasi narapidana lain untuk rusuh.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menuturkan tindakan Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam Priyo Budi Santoso memfasilitas penolakan PP 99/2012 tentang pengetatan remisi bukanlah sikap DPR.

Anggota komisi III DPR RI Ahmad Yani menilai PP 99/2012 tentang pengetatan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bertentangan dengan UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut anggota Komisi III DPR dari PD Ruhut Sitompul, para terpidana korupsi tak pantas dapat remisi. Dia menyesalkan tindakan Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam Priyo Budi Santoso yang meneruskan gugatan napi korupsi ke SBY.

PP 99/2012 tengah diuji materiil pengacara dan politisi PBB Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA). Tak hanya Yusril, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga berkirim surat ke Presiden SBY soal PP itu.

PP 99/2012 soal remisi diuji materiil Yusril Ihza Mahendra ke Mahmakah Agung (MA). Yusril mewakili dua terpidana korupsi Rebino dan Jumanto. Menkum Amir Syamsuddin sudah mengetahui soal gugatan itu.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin keheranan dengan tuntutan para napi soal PP 99/2012. Padahal PP itu berlaku untuk kejahatan khusus yakni korupsi, narkoba, dan terorisme. 

Menkum Amir Syamsuddin menegaskan PP 99/2012 dibuat sebagai bentuk perlawanan terhadap koruptor. PP itu membatasi kesempatan kepada koruptor, juga kejahatan lainnya yakni narkoba dan terorisme.