Ketua Umum PAN mendorong pejabat publik yang berasal dari partainya untuk fokus bekerja melayani masyarakat. Pejabat dari PAN diminta tak terganggu dengan isu politik.

Sebenarnya, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintahan SBY sudah berada pada jalur yang baik. Namun sayang, komitmen Presiden ini seolah berjalan sendirian. Banyak pihak malah menujukkan sikap sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh DPR.

Pejabat dan bromocorah kini sulit dibedakan. Itu karena piandel bromocorah yang tergaris dalam molimo jadi amalan utama. Hastabrata pengasah sikap asih, asuh, dan ketauladanan tergadai.

Agenda reformasi di MA ternyata mendapat resistensi yang sangat dahsyat di lingkungan MA. Pembentukan KY dan sebagainya tidak mampu membongkar dan membenahi persoalan mendasar dan laten di MA.

Praktik pengelolaan keuangan MA yang tidak transparan diakui sendiri oleh hakim agung Prof Gayus Lumbuun. Dengan tegas dia meminta instansi di luar MA segera mengaudit keuangan MA.

Kekecewaan terus datang ke hakim agung yang membatalkan vonis mati gembong narkotika dengan alasan melanggar UUD 1945. Oleh sebab itu, sudah saatnya membawa putusan MA ini ke MK.

Hakim konstitusi Soedarsono dan Maruarar Siahaan berpendapat MK bisa menilai putusan MA."Tidak ada tindakan lembaga negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi menjadi sah," tegas Maruarar.

Puluhan hakim dari PN, PA dan PTUN yang berasal dari berbagai daerah dari penjuru Indonesia telah berada di Jakarta. Selain akan mengikuti pembacaan sidang putusan MK terkait status hakim, mereka akan protes terkait kriminalisasi hakim dalam beberapa RUU.

Ketua DPD RI Irman Gusman prihatin DPR menurut hasil survei merupakan lembaga paling korup. Menurut Irman, penilaian survei tersebut karena kedigdayaan DPR sebagai lembaga legislatif.

14 Tahun lalu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya yang menandai awal era reformasi. Sejak tumbangnya Orde Baru itu, Indonesia terus membangun diri dalam era reformasi.