Para jaksa di Kejari Tangerang diduga menerima fasilitas berobat gratis dari RS Omni Internasional. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran kode etik. Para oknum jaksa itu pun harus diperiksa.

Pemberian pelayanan kesehatan gratis oleh RS Omni Internasional bagi jaksa di Kejaksaan Negeri Tangerang tidak dibenarkan. Jika digunakan, berarti melanggar kode etik karena berpotensi mempengaruhi objektivitas penanganan perkara.

Pemeriksaan terhadap jaksa-jaksa yang menangani kasus Prita Mulyasari berlanjut sampai hari ini. Tim Pengawasan Kejagung yang melakukan inspeksi terus menelusuri kemungkinan kasus ini akan bermuara.

Kubu Prita Mulyasari menemukan adanya dugaan pemberian pelayanan kesehatan gratis oleh RS Omni Internasional kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Tangerang. Temuan ini sudah dilaporkan ke ICW dan KPK.

Kejagung menyelidiki apakah jaksa kasus Prita Mulyasari sudah memperoleh izin pengadilan sebelum menahan Prita. Izin pengadilan menjadi syarat penangkapan dalam UU ITE yang dijeratkan pada Prita.

Tim eksaminasi Kejagung akan memeriksa jaksa-jaksa yang menangani kasus Prita Mulyasari. Jika hasilnya terbukti ada tindak pidana, Kejagung akan menyerahkannya kepada polisi.

Jajaran jaksa di Kejari Tangerang diduga mendapatkan fasilitas perawatan gratis dari Rumah Sakit Omni International, Tangerang, Banten. Tim eksaminasi bidang Pengawasan di Kejagung pun berencana meneliti hal itu.

JPU kasus Prita Mulyasari, Rahmawati Utami dieksaminasi oleh Kejagung. Hasil menunjukkan adanya ketidakprofesionalan jaksa. Meski demikian persidangan tetap dilanjutkan.

Penyidikan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen terhadap tersangka  Edo hampir selesai. Berkasnya pun siap dilimpahkan ke kejaksaan paling lambat Jumat 5 Juni 2009.

Penerapan UU ITE telah dikenakan pada Prita Mulyasari sejak berkas masih berada di kepolisian. Pasal itu yang kemudian dijadikan alasan jaksa melakukan penahanan. Tapi polisi beralasan penerapan itu atas permintaan jaksa.