Kurang tepat bila fit and proper test dilakukan DPR yang saat ini dalam titik nadir. Pengelola dan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi salah satu topik pembicaraan dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) BPJS, Rabu (6/7) malam. Satu hal yang menarik saat itu adalah masukan Fraksi Partai Demokrat melalui Adinajati H Mohdi yang meminta agar pengelola dan pengawas BPJS ditunjuk langsung oleh Presiden.Menurut Dina, sangat tidak tepat kondisi DPR yang sedang terpuruk untuk melakukan fit and proper test kepada pengelola dan pengawas BPJS. "Kurang tepat bila fit and proper test dilakukan oleh DPR yang saat ini dalam titik nadir," kata Dina. Apalagi, dengan adanya fit and proper test, akan ada kemungkinan DPR memasukkan kepentingan politiknya dalam BPJS.Usulan itu ditolak Wakil Ketua Panja BPJS dari F-PKS, Zuber Safawi. Menurut Zuber, justru fit and proper test adalah sebuah upaya untuk membuat publik ikut terlibat dalam penentuan siapa-siapa yang duduk dalam pengelola dan dewan pengawas BPJS. "Karena DPR adalah representasi publik, maka DPR bila melakukan itu, dan publik bisa memberikan masukan," katanya.Mengenai adanya kemungkinan memasukkan kepentingan politik melalui fit and proper test, menurut Zuber, hal itu bisa terjadi di mana saja, baik di eksekutif maupun legislatif. "Juga soal moral hazard yang bisa juga ada di eksekutif maupun legislatif," tegas Zuber. Hal senada dikatakan Wakil Ketua Panja BPJS dari F-PDIP Surya Chandra Suropaty. Menurut Surya, karena BPJS adalah lembaga hukum publik, maka publik harus diberi kesempatan untuk menentukan siapa-siapa yang duduk sebagai pengelola dan pengawas. Raker BPJS akan kembali dilanjutkan Kamis (7/7) sekitar pukul 16.00 WIB. Sebelumnya, Panja menggelar rapat internal.

Anggota FPDIP DPR yang tersangkut kasus suap DGSBI, Dudhie Makmun Murod, akhirnya mundur dari DPR. BK DPR tak perlu memecat Dudhie dari DPR.

Jelang fit and proper test pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Gultom dan Fraksi PDIP mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa. Pertemuan di hotel mewah ini dibiayai sepenuhnya oleh Miranda.

Mantan anggota Komisi IX, Emir Moeis kembali menegaskan dugaan adanya kaitan pemberian cek perjalanan dengan kemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

Mantan Dirut PT Wahana Esa Sejati, Arie Malangjudo menyerahkan sejumlah TC kepada Dudhie Makmun Murod di Restoran Bebek Bali. Dudhie datang ke restoran tersebut atas perintah Panda Nababan.

83 Orang lolos administrasi seleksi hakim agung. Di antara 83 orang tersebut terdapat nama politisi Senayan dari PDIP, Gayus Lumbuun, dan adik Ketua KPK Busyro Muqqodas, yakni Djazimah Muqqodas.

Komisi XI DPR mempertanyakan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kejelasan status salah satu anggotanya yakni TM Nurlif yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dan Partai Golkar di DKI sudah menyiapkan nama untuk maju di Pemilukada 2012. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), masih melakukan survei di internal partai.

BPK menyerahkan posisi anggota yang kosong kepada DPR. Satu posisi anggota BPK kosong karena M Nurlif resmi dinon-aktifkan terkait kasus suap pemilihan Miranda S Goeltom.

Anggota BPK T.M Nurlif resmi dinon-aktifkan dari jabatannya, setelah KPK menetapkan mantan anggota DPR itu sebagai tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI.