Indonesian Presidential Studies (IPS) meminta pemerintah transparan soal influencer maupun buzzer yang digunakan agar jelas pertanggungjawabannya ke depan.
Pemerintah siap menerima kritikan keras. Namun, Ada kekhawatiran pengkritik justru diserang oleh buzzer. Pemerintah didesak untuk menertibkan para buzzer.
Analis politik Undip Wahid Abdulrahman bicara soal fenomena buzzer yang mulanya strategi kampanye. Dia juga menyarankan bedakan antara fakta dengan provokatif
Permadi Arya atau Abu Janda mengaku mendapat jackpot ketika menjadi buzzer. Eks TKN Jokowi-Ma'ruf menegaskan mereka sama sekali tidak mendapat gaji atau honor.