Kursi empuk tetap dinikmati Haryanto Badjuri yang dinonaktifkan sebagai Kepala Satpol PP menyusul rusuh Koja. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melantiknya sebagai direktur PT Pembangunan Jaya Ancol.

Penyebab kerusuhan Koja diyakini adalah pelanggaran prosedur tugas penertiban oleh aparat terkait. Gubernur DKI Jakarta harus menjatuhkan sanksi tegas kepada Walikota dan Wakil Walikota Jakarta Utara.

Wakil Gubernur DKI Prijanto belum mengetahui jika pegawai Satpol PP yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT) belum mendapatkan tunjangan operasional. Prijanto pun berjanji akan mengecek keluhan anak buahnya tersebut.

Tunjangan operasional untuk Satpol PP DKI baru akan dibayar awal Juni mendatang. Hal tersebut dikarenakan SK tunjangan operasional baru di tanda tangani oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo pada 29 April lalu.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah nasib tragis yang dialami Satpol PP DKI. Selain resiko kerja yang cukup berat, hingga kini mereka pun juga belum mendapatkan tunjangan operasional.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto membantah tidak ada sosialisasi soal rencana penertiban bangunan liar di area makam Mbah Priok. Kerusuhan lebih disebabkan oleh para pencuci otak anak-anak.

Kepolisian Daerah Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden berdarah di makam Mbah Priuk, 14 April lalu. Agar kasus lebih terang, polisi tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa mantan Kepala Satpol PP Haryanto Badjuri.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) memberikan santunan kepada 231 korban rusuh Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Total bantuan yang diberikan pada personel Satpol PP dan warga Koja itu senilai Rp 2,247 miliar.

Menyikapi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas Ham dan PMI, Pemprov DKI akan memberikan santunan bagi korban kerusuhan di Koja. Sebanyak 231 korban dari unsur masyarakat, Satpol PP dan Polisi akan mendapat santunan.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiono, merupakan salah satu pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas kerusuhan di makam Mbah Priok Koja, Jakarta Utara. Namun Bambang menyerahkan semua tanggung jawab kasus itu ke Gubernur DKI.