Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Dicari! Alternatif Penomoran Telepon FWA

detikInet

Dicari! Alternatif Penomoran Telepon FWA

Operator FWA tengah dihinggapi masalah pelik terkait kian terbatasnya blok penomoran untuk layanan telepon tetap. Pemerintah yang tahu persis masalah ini, pun coba cari solusi alternatif.
Kamis, 01 Jan 2009 11:04 WIB
Biaya Nikah Rp 35 Ribu Meroket Jadi Rp 400 Ribu

Biaya Nikah Rp 35 Ribu Meroket Jadi Rp 400 Ribu

Nasib yang dialami pasangan muda Sarwanto (34) - Ida (30) mungkin saja dialami oleh banyak pasangan muda lainnya. Mereka jadi korban pungli di KUA saat berencana menikah.
Rabu, 31 Des 2008 09:37 WIB
Hotma Protes Pencekalan Hartono Tanoesoedibjo

detikNews

Hotma Protes Pencekalan Hartono Tanoesoedibjo

Kuasa hukum PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) memprotes pemberian status cekal terhadap Komisaris SRD Hartono Tanoesoedibjo. Kejagung juga diingatkan agar tidak sewenang-wenang melakukan penahanan.
Senin, 29 Des 2008 16:06 WIB
Jampidsus: Sisminbakum Kasus Terbesar Saat Ini

detikNews

Jampidsus: Sisminbakum Kasus Terbesar Saat Ini

Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) diperkirakan Rp 400 miliar. Hal ini membuat kasus tersebut merupakan kasus terbesar yang ditangani Kejagung saat ini.
Rabu, 24 Des 2008 12:58 WIB
Usai Diperiksa, 2 Tersangka Eks Dubes RI untuk China Bungkam

detikNews

Usai Diperiksa, 2 Tersangka Eks Dubes RI untuk China Bungkam

Dua mantan Dubes RI untuk China, Kuntara dan AA Kustia, selesai diperiksa Kejagung dalam kasus korupsi pemungutan biaya kawat di KBRI China. Ini merupakan pemeriksaan pertama kali mereka sebagai tersangka.
Senin, 22 Des 2008 19:07 WIB
MA Pasrah Biaya Perkara Masuk PNBP dalam UU MA

detikNews

MA Pasrah Biaya Perkara Masuk PNBP dalam UU MA

Dalam UU MA yang baru disahkan, biaya perkara wajib dimasukkan dalam PNBP. Artinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhak mengaudit biaya itu. Soal ini MA mengaku pasrah.
Jumat, 19 Des 2008 20:02 WIB
Biaya Perkara Masuk PNBP dan Diaudit BPK

detikNews

Biaya Perkara Masuk PNBP dan Diaudit BPK

Biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara di peradilan umum, peradilan agama dan penyelesaian perkara tata usaha negara tidak masuk di mata anggaran MA dalam APBN. Biaya tersebut dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.
Jumat, 19 Des 2008 02:47 WIB