detikNews

Polisi Cek Pengaduan BPK Soal MA

Pimpinan MA menolak BPK melakukan audit pengelolaan biaya perkara. BPK pun membalasnya dengan mengadukan MA ke polisi.

Rabu, 19 Sep 2007 17:16 WIB

detikNews

MK Bersedia Mediatori BPK vs MA

Laporan BPK terhadap pimpinan MA ke Mabes Polri karena menolak audit biaya perkara 2005-2006, bukan masalah pidana. MK bersedia menjadi mediator.

Rabu, 19 Sep 2007 16:47 WIB

detikNews

Dilaporkan BPK ke Polri, MA Blank

BPK melaporkan MA ke Polri karena menolak audit soal penggunaan biaya perkara. Namun MA malah belum tahu apa-apa mengenai hal itu alias blank.

Rabu, 19 Sep 2007 16:22 WIB

detikNews

Mabes Polri Pelajari Laporan BPK Terhadap Pimpinan MA

BPK melaporkan pimpinan MA terkait pengelolaan biaya perkara ke Mabes Polri Kamis 13 September 2007 lalu. Mabes Polri sedang mempelajari laporan BPK itu.

Rabu, 19 Sep 2007 07:10 WIB

detikNews

Gubernur Kepri Menilai Tuduhan Korupsi Dirinya Tendensius

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah menilai tuduhan terhadap dirinya soal korupsi saat menjabat Ketua Otorita Batam sangat tendensius.

Rabu, 12 Sep 2007 21:14 WIB

detikFinance

BPK Audit Setoran Dana dari Daerah ke Pusat

BPK akan mulai melakukan audit atas transfer dana dari pusat dan daerah dan juga memeriksa setoran dana dari daerah ke pusat pada bulan depan.

Jumat, 07 Sep 2007 17:37 WIB

detikFinance

BPK Rusia Benahi Praktek Akuntansi yang Salah Dimasa Lalu

BPK Rusia bertekad memperbaiki sistem audit dan membenahi kekeliruan masa lalu. Masalah akuntansi dan pengawasan menjadi penting di Rusia dalam beberapa tahun terakhir.

Jumat, 07 Sep 2007 11:24 WIB

detikNews

BPK Nyatakan Laporan Keuangan Kejagung Disclaimer

Jumlah uang pengganti yang masuk ke Kejagung per 31 Desember 2006 tercatat Rp 6,3 triliun. Sebesar Rp 2,6 triliun sudah disetorkan. Namun auditnya mendapat disclaimer.

Senin, 03 Sep 2007 15:12 WIB

detikFinance

Peraturan Publik Bisa Atur Cost Recovery BP Migas

Pengaturan biaya cost recovery sebaiknya diatur melalui peraturan publik sehingga lebih transparan dan kecil terjadi potensi penggelembungan.

Jumat, 31 Agu 2007 14:49 WIB

detikNews

Kejagung Diberi Waktu 10 Hari Umumkan Obligor BLBI yang Diusut

Kejaksaan Agung (Kejagung) diberi batas waktu selama 10 hari ke depan untuk mengumumkan obligor BLBI nakal yang sedang diusut.

Kamis, 30 Agu 2007 18:16 WIB