Majelis Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta kepada Mualimin. terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan dana P2SEM. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar.

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengeluarkan surat penangguhan eksekusi rumah dinas TNI-AL yang ditujukan ke Danlantamal V. Pasalnya, sampai saat ini proses hukum masih berlangsung.

Meski menerima keputusan bebas anaknya tetapi orangtua DYD tidak menerima pernyataan hakim dan jaksa. Mereka keberatan dengan pernyataan kalau anaknya terbukti melakukan penganiayaan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan sidang dengan terdakwa DYD (9) tidak layak disidangkan. Kasus ini seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. PN prihatin dengan kasus itu.

Majelis hakim PN Surabaya memutuskan terdakwa bocah penyengat lebah, DYD, bersalah. Sesuai dengan tuntutan JPU, majelis hakim juga mengembalikan terdakwa kepada orangtuanya untuk dibina.

Setelah dua kali ditunda, sidang kasus bocah penyengat lebah akhirnya digelar. Dalam sidang tertutup yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Sutriadi Yahya, menyatakan terdakwa  dianggap bersalah karena telah melakukan penganiayaan.

Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur mulai bergulir di pengadilan. DYD (9) menjadi pesakitan. Bocah kelas 3 SD ini terancam hukuman 9 bulan penjara.

Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat mendesak majelis hakim untuk mengadili kasus perburuhan dengan adil. Mereka menganggap pengadilan hubungan industrial selama ini tidak memihak buruh.

7 Warga Perak yang rumahnya akan dikosongkan TNI AL kembali mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam gugatannya, ke-7 warga ini menggugat presiden, KSAL, Danlantamal V dan Kepala BPN Jatim secara materiil sebesar Rp 700 juta dan in materiil Rp 7 miliar.

Komisi A DPRD Jatim menilai bahwa TNI AL lemah dalam bidang bukti kepemilikan rumah di kawasan Perak, Surabaya. Dewan akan mengambil langkah politis untuk membantu warga Perak.