Sidang gugatan Partai Golkar kubu Munas Bali ke Munas Ancol kembali begulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agenda sidang adalah jawaban tergugat atas gugatan penggugat, yakni kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Nota pembelaan pribadi Irianto MS Syafiuddin alias Yance disusun dalam 43 halaman. Di dalamnya, Yance menjelaskan soal bagaimana pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Sumur Adem Indramayu yang kini menempatkannya sebagai terdakwa kasus korupsi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan memberikan putusan final soal sengketa kepimimpinan Partai Golkar pada siang nanti. Dua pimpinan kubu yaitu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono dipastikan menghadiri sidang tersebut.

Udar Pristono tidak mau mimpinya mendapatkan Rp 1,07 triliun sirna begitu saja. Mantan Kadishub DKI Jakarta itu mengajukan PK atas gugatan praperadilan yang tidak diterima PN Jakpus.

Penegak hukum kini dalam posisi tidak menguntungkan. Putusan MK yang memperluas kewenangan praperadilan membuat Polri, Kejaksaan maupun KPK harus mengambil risiko besar membuka bukti di praperadilan.

Imbas dari putusan MK yang memperlebar kewenangan di pasal 77 KUHAP, maka kini para penegak hukum sudah harus membeberkan bukti-bukti materiil di arena sidang praperadilan.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan bahwa ‎putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi Pasal 77 KUHAP membuat aparat penegak hukum harus lebih teliti.

KPK kalah dalam sidang praperadilan yang diajukan eks Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengajak kubu Agung Laksono untuk bersatu. Soalnya, dewasa ini ada oknum-oknum yang ingin memporak-porandakan partai pohon beringin itu.

Golkar kubu Ical sangat meyakini PTUN bakal mengabulkan gugatannya terhadap menteri yang mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono itu.