‎Presiden SBY segera mengajukan Perpu untuk membatalkan ketentuan Pilkada melalui DPRD dalam UU Pilkada. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid meyakini DPR mendatang akan menolak Perpu tersebut.

PDIP memberikan tawaran kursi menteri kepada Demokrat demi mendapat dukungan untuk sistem paket pengajuan pimpinan DPR. Langkah itu menuai kritik dari politisi PKS Fahri Hamzah.

OJK menilai Indonesia sangat membutuhkan aturan tentang JPSK. Aturan ini penting agar Indonesia siap kala menghadapi ancaman krisis keuangan.

Tapi, bila semua yang terjadi atas sepengetahuan dan kesadaran Presiden SBY. Bahkan SBY sendiri sesungguhnya sutradara di balik drama paripurna DPR dengan lakon utama Fraksi Demokrat tersebut, maka jangan salahkan bila hari-hari terakhir ini rakyat marah dan merasa tertipu, lalu berkata, “shamed by you”.

Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok kini berharap sepenuhnya kepada Jokowi untuk perbaikan sistem politik dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi setelah DPRD memiliki kewenangan seperti era Seoharto.

Pertamina memprediksi, jatah atau kuota bensin premium akan habis pada 24 Desember 2014. Artinya, akan ada 7 hari SPBU tak jual premium. Kondisi ini dianggap bagus.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) disebut-sebut akan dibubarkan tahun depan. Ada apa?

Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengkaji pembentukan Badan Otoritas Pajak, dan Badan Penerimaan Negara. Seperti apa dua lembaga baru itu?.

Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah mengkaji pembentukan lembaga baru untuk menggenjot penerimaan negara. Ada dua opsi yang tengah disiapkan.

Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Zudaldi Rafdi mengatakan, institusinya diperlukan untuk mengawasi kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor hulu migas dalam mengeksplorasi dan memproduksi migas.