Pemerintah menganggarkan dana Rp 1 triliun untuk tambahan subsidi bagi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program kompensasi BBM pada bulan Juni hingga Desember 2008.

Pemerintah akan membagikan dana bantuan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 1 dan 2, tenaga honorer, TNI dan Polri. Dana yang dibagikan sebesar Rp 150 ribu per bulan mulai Juli 2008.

Pemerintah menjamin tidak akan menaikkan tarif transportasi kereta api untuk kelas ekonomi setelah menaikkan harga BBM. Pemerintah akan mengucurkan Rp 0,15 triliun untuk PT KA dalam bentuk PSO.

Pemerintah berjanji akan menambah dana alokasi penanggulan kemiskinan dan mengembangkan program kemiskinan yang sudah berjalan. Diharapkan jumlah si miskin akan berkurang hingga 14 persen.

Dalam rangka memberikan kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah juga merancang program penganggulangan kemiskinan yang terdiri dari 3 kluster.

Subsidi BBM salah sasaran. Bayangkan, dari subsidi BBM yang membengkak menjadi Rp 250 triliun, sebanyak 70% subsidi itu dinikmati oleh 40% orang terkaya di Indonesia.

Kenaikan harga BBM yang kini tengah dirancang pemerintah merupakan salah satu upaya untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat. Subsidi BBM selama ini justru banyak dinikmati masyarakat mampu.

Kadin meyakini dampak kenaikan BBM subsidi tidak akan mempengaruhi iklim investasi. Kalau pun terjadi penundaan investasi lebih disebabkan oleh masalah-masalah mendasar seperti pembebasan lahan.

Penjaminan kredit UKM atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disiapkan PT Askrindo mencapai Rp 1,45 triliun. Pemerintah bisa saja menambah jaminan hingga Rp 1 triliun.

Porsi pencairan kredit usaha rakyat (KUR) semakin deras. Dari bulan Februari hingga akhir April pencairan KUR meningkat 191,8 persen dari Rp 1,78 triliun pada Februari menjadi Rp 5,2 triliun di akhir April.