Sejumlah elemen masyarakat sudah mengadukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses perencanaan proyek gedung baru DPR ke KPK. Namun, hingga saat ini belum ada hasil yang signifikan.

Para Dubes harus mencontoh Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo yang berani menolak kedatangan rombongan studi banding DPR.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk pendidikan senilai Rp 1,85 trilliun yang didepositokan dinilai rawan penyimpangan dan korupsi. KPK diminta untuk menyelidiki temuan BPK ini.

BPK menemukan adanya dana Otonomi Khusus Papua senilai Rp 1,85 T yang didepositokan di bank. Penyimpanan ini dinilai telah melanggar aturan dan rawan korupsi.

Kejagung telah membantah bahwa penggantian Amari dari posisi Jampidsus tidak terpaut dengan kasus korupsi Sisminbakum. Untuk membuktikannya, Kejagung diminta untuk tetap melanjutkan proses hukum kasus itu ke pengadilan.

Penyelenggaraan ibadah haji dikritik karena pos anggaran yang seharusnya telah dibiayai APBN namun dinilai masih dibebankan kepada jamaah haji. Menag berdalih, selama ini pos anggaran yang seharusnya dicover oleh APBN belum tercukupi.

Pelaksanaan ibadah haji terus disorot terkait rawan terjadinya praktek korupsi. Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui pada beberapa titik pelaksanaan ibadah haji memang berpotensi ada kebocoran dana.

Walau mengaku khilaf karena telah membuka link e-mail berisi konten asusila dan menegaskan mundur dari DPR, publik sepertinya belum bisa melepaskan Arifinto begitu saja. Kritik, tekanan hingga cacian masih deras mengalir.

Agar proses hukum terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berlangsung lebih cepat, sebaiknya tidak perlu lagi persetujuan dari Presiden RI. Dengan demikian terjadi kesamaan perlakukan bagi seluruh warga negara.

Meski banyak yang menentangnya, DPR tetap pada keputusan melanjutkan pelaksaan rencana membangun gedung baru. Patut dicurigai di balik keputusan tersebut ada keuntungan finansial dan hasilnya akan dinikmati para anggota DPR.