Materi radiasi yang ditemukan di kawasan permukiman di Tokyo hampir dipastikan tidak terkait dengan kerusakan pembangkit nukilr Fukushima.

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid mengusulkan DPR meminta Fatwa MK guna mengakhiri perselisihan jumlah capim KPK yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Namun, MK tidak mempunyai kewenangan membuat Fatwa.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Daripada ribut-ribut dan ribet, DPR sebaiknya minta fatwa pada MK soal penafsiran UU KPK tentang capim KPK.

MK memilih tidak ikut campur terkait kisruh calon pimpinan KPK antara DPR dan pemerintah. Sejumlah fraksi di DPR ngotot ingin agar pemerintah menyetor 10 nama, bukan 8 nama.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10. DPR dinilai menafsirkan UU KPK, pasca putusan MK, semau-maunya.

Cetro, ICW dan 5 lembaga lainnya serta 49 perseorangan mengajukan uji materi UU Penyelenggaraan Pemilu. Mereka khawatir KPU dan Bawaslu tidak netral.

Yusril Ihza Mahendra memohon agar kewenangan mengajukan kasasi atas putusan bebas dinyatakan inkonstitusional. Yusril meminta MK untuk menyatakan yurisprudensi dan tafsir atas kewenangan tersebut melanggar ketentuan.

Tersangka kasus surat palsu MK, Zainal Arifin Hoesein, batal mengajukan uji materi UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sebab, kuasa hukum Zainal, Ahmad Rivai, mengundurkan diri.

Produsen motor Honda mengajak para instruktur untuk berkompetisi mengendara aman dalam Astra Honda Safety Riding Instructor Competition (AHSRIC). Tahun ini, AHSRIC memasuki tahun ke-5 penyelenggaraannya.

Penggiat anti korupsi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus Pasal 36 UU Pemda. UU Pemda tersebut dinilai menghalangi aparat ketika memeriksa Kepala Daerah yang berstatus tersangka korupsi.