Aturan baru soal jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di Depkominfo dinilai sah-sah saja. Namun, reward untuk mengimbangi berbagai hukuman di aturan tersebut masih dipertanyakan.

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) menargetkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 2009 ini meningkat. Dari Rp 6,5 triliun tahun lalu, ditingkatkan menjadi Rp 7 triliun.

Regulator terlihat lebih galak dalam aturan baru tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak di Depkominfo. Pelanggar interkoneksi dan diskriminasi harga misalnya, bakal didenda Rp 10 miliar. Aturan lainnya?

Pertamina mengaku iri dengan kebebasan yang dimiliki BUMN migas asal Malaysia, Petronas. Padahal, Petronas dulunya adalah 'murid' Pertamina.

Rekening Depkeu di BI akhirnya mendapatkan bunga sebesar 65% dari BI Rate. Saldo minimal rekening Depkeu di BI adalah Rp 2 triliun untuk rekening rupiah dan US$ 1 juta untuk rekening valas.

Meski sudah disomasi, Depkum HAM masih saja menggunakan perangkat lunak dan keras milik PT Sarana Rekatama Dinamika. Namun secepatnya Depkum HAM akan menggunakan peralatan yang ada dengan sistem sendiri.

Pengguna akhir bisa jadi pihak yang paling dibebani operator, jika nantinya lisensi Broadband Wireless Access (BWA) yang dimenangkan untuk layanan Wimax, harganya lebih mahal dari 3G.

Menkominfo Mohammad Nuh menegaskan, Content Provider (CP) tetap harus bayar BHP Telekomunikasi. "Karena masuk kas negara," tutur Nuh.

Bendahara Kantor Imigrasi Bandung yang kini dinonaktfikan, Sutisna (37), divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi penggelapan dana PNBP sebesar Rp 3 M. Uang itu ia pakai untuk digandakan ke dukun.

Pungutan liar untuk pengurusan keimigrasian terjadi di KJRI Kinabalu Malaysia berlaku sejak tahun 1999. Selisih tarif yang diberlakukan digunakan untuk membiayai para tamu Konjen RI.