Kominfo menjadi satu dari tujuh kementerian/lembaga&lrm; yang disebut Presiden Jokowi mendapat <em>opini disclaimer</em> saat menerima laporan keuangan dari BPK. Menkominfo Rudiantara pun malu dengan penilaian itu.

Kominfo menjadi satu dari tujuh kementerian/lembaga&lrm; yang disebut Presiden Jokowi mendapat opini disclaimer saat menerima LKPP Tahun 20&lrm;14&lrm; dari BPK. Menkominfo Rudiantara pun malu dengan penilaian itu.

Jokowi menyebutkan, ada 7 Kementerian dan Lembaga yang mendapat predikat TMP dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2014. Menanggapi itu, Jokowi meminta setiap kementerian dan lembaga untuk mengelola uang rakyat secara bertanggung jawab.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014 dari BPK. Laporan tersebut menyatakan keuangan pemerintah dalam opini Wajar Dengan Pengecualian, yang anehnya mendapat tepuk tangan dari peserta.

Jokowi membuat gebrakan saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 20&lrm;14. Jokowi menyebut tujuh kementerian/lembaga yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) dari BPK.

Kepala Kepolisian negar bagian Northern Territory (NT) Australia Komisioner John McRoberts mengundurkan diri setelah diterpa isu korupsi dengan dugaan menerima sejumlah hadiah dari agen perjalanan.Ombudsman Peter Shoyer saat ini sedang menindaklanjuti laporan bahwa Komisioner John McRoberts melakuka

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menghukum 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mayoritas bekerja di pelayanan publik. Mereka dilaporkan oleh Ombudsman karena perbuatan yang tidak terpuji.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dituding tak mampu mengendalikan birokrasi selama 2 tahun memimpin Bandung. Orang nomor satu di Bandung tersebut menanggapi santai dengan jawaban fakta-fakta penghargaan yang diterimanya.<div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display: none;">&nbsp;</div><div id="__zsc_once">&nbsp;</div>

Pekan lalu Bambang Widjojanto menarik permohonan gugatan praperadilannya dari Pengadilan Negeri Jaksel. Hari ini pimpinan KPK nonaktif itu kembali mendaftarkan gugatan tersebut.

Wali Kota Pontianak, Kalbar, Sutarmidji punya cara agar para kepala dinas tak membuang waktu dan fokus bekerja pada jam dinas. Sutarmidji gregetan bila melihat PNS malah kerap menyia-nyiakan waktu.