Polisi menembak mati 6 teroris dalam penggerebakan di sebuah kontrakan di Kampung Sawah, Ciputat. Camat Ciputat, Deden Juardi, memastikan para teroris yang mengontrak itu belum terdata sebagai warga.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana untuk menggelar workshop atau penataran terkait persoalan DPT yang belum rampung. Namun Ketua KPU Husni Kamil Manik belum dapat memastikan kapan waktunya.

Rapat pleno tindaklanjuti perbaikan 10,4 juta pemilih bermasalah yang digelar KPU hari ini akhirnya menemui titik terang. Sebanyak 3,3 juta pemilih yang masih bermasalah dipulihkan oleh Kemendagri dengan memberi NIK. Meski 54,642 di antaranya masih bermasalah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno bersama para petinggi partai politik soal data DPT yang invalid. Ketua DPP PDIP, Arif Wibowo, menyatakan kesangsiannya terhadap perbedaan data milik KPU.

KPU hari ini akan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah secara nasional. Meski sudah sebulan diperbaiki, di DKI masih ada 19 ribu pemilih yang bermasalah.

KPU siap melaporkan hasil perbaikan 10,4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah pada Rabu (4/12) besok. Namun, meski sudah dikerjakan sebulan, masih ada 3,3 yang bermasalah sehingga hari ini waktu terakhir perbaikan.

Tenggat waktu bagi KPU memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah jatuh pada 4 Desember 2013 besok. Namun meski upaya penyelesaian DPT belum sepenuhnya tuntas, kerja keras KPU tetap laik diapresiasi.

KPU akan mengumumkan hasil perbaikan 10,4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah besok. Namun karena masih ada 3,3 juta yang bermasalah, KPU hari ini membahasnya bersama Kemendagri.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diumumkan KPU memuat 10,4 juta pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun saat ini Kemendagri telah menemukan 6 juta diantaranya telah memiliki NIK.

KPU DKI Jakarta mendapati sebanyak 66 ribu pemilih di daftar pemilih tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid atau tak memiliki NIK. Ada 4 masalah temuan KPU atas NIK invalid tersebut, mulai dari penghuni lapas hingga NIK tak standar.