Sekitar 19 belas pengunjuk rasa yang tergabung dalam Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila mengutuk masuknya kapal milik Tentara Laut Diraja Malaysia ke perairan Ambalat, Kaltim.

Itulah beberapa fakta 'menyakitkan' akibat diterapkannya ekonomi Neoliberalisme di Indonesia. Akankah kita diam saja menyaksikan semua ini. Saatnya momentum Kebangkitan Nasional dilaksanakan.

Isu neoliberalisme yang mencuat rupanya tidak merujuk pada satu pasangan capres-cawapres saja. Menurut sejumlah kalangan, paham neoliberalisme sebenarnya dianut oleh ketiga pasangan.

Krisis listrik di Batam yang berlangsung sejak akhir April lalu disebabkan oleh berkurangnya pasokan gas yang digunakan sebagai sumber energi pembangkit  PT PLN Batam, dari semula 40 mmBtu menjadi hanya 17,2 mmBtu.

Di antara isu sentral yang dihadapi bangsa ini adalah isu ekonomi dan kemiskinan. Situasi ini membutuhkan solusi pengelolaan yang tepat sehingga Indonesia dapat keluar dari persoalan kemiskinan yang membelitnya.

Ketua BPK tetap ngotot agar BPK bisa mengaudit penerimaan pajak sampai menjelang akhir masa jabatannya yang akan selesai pada bulan Oktober 2009 ini.

Aktivis lingkungan mengkritik hasil World Ocean Conference (WOC) yang dianggap menelantarkan peran nelayan tadisional.

Kalimat ekonomi neoliberal sedang jadi tren menjelang pemilihan presiden. Mencuatnya Boediono sebagai cawapres pun lantas dikait-kaitkan dengan paham ekonomi neoliberal itu. Benar kah?

Calon pemilih diingatkan agar tidak terjebak label neoliberal dengan kerakyatan dalam menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Bisa saja dalam aplikasinya antara neoliberal dan kerakyatan akan sama saja.

Mengikuti standar Bank Dunia pendapatan per hari sekitar 2 dolar AS (Rp 20 ribu/ hari) maka ada ratusan juta penduduk miskin Indonesia saat ini. Ironisnya mereka saat ini juga menanggung utang Rp 106 juta per kepala.