Serikat Pekerja Nasional mengaku kehilangan kepercayaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Itu alasan mereka menggubat SK dikabulkannya permohonan penundaan pelaksaan UMP 2013 sejumlah perusahaan.

Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama memanggil operator pelaksana TransJakarta, PT Bianglala Metropolitan terkait ketidaksetaraan gaji pramudi (sopir bus TransJ) antar koridor. Jika PT Banglala tak segera menyelesaikannya, Pemprov DKI tak akan menggandeng perusahaan itu lagi.

"Gubernur tidak tahu di lapangan seperti apa. Buruh dipaksa menandatangin sebagai syarat penangguhan," ujar pengacara SPN dari YLBHI, Bahrain.

Buruh kembali menggugat SK penangguhan UMP yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ketujuh SK tersebut merupakan perusahaan yang berada di KBN Cakung.

Jokowi siap menghadapi Serikat Pekerja Nasional (SPN) tentang penangguhan upah minimum provinsi (UMP). Bagi dia, menang atau kalah di persidangan hal biasa.

Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang mengakomodasi buruh-buruh dari tujuh perusahaan siap menggugat Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Kenapa?

Serikat Pekerja Nasional akan mengajukan gugatan resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Materi gugatan adalah dikabulkannya permohonan penangguhan pelaksaan UMR 2013 di tujuh perusahaan.

Kasus pengusaha yang dipenjara akibat membayar gaji pegawai di bawah upah minimum provinsi/regional (UMP/UMR) menimbulkan tanda tanya.

Pengusaha khawatir masih banyak lagi yang akan terjerat kasus pidana karena tak sanggup membayar gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).

Kasus seorang pengusaha di Surabaya yang dipenjara akibat tidak membayar gaji pegawai sesuai dengan besaran upah minimum regional (UMR), membuat ketakutan banyak pengusaha.