detikFinance

Dalam 2 Tahun Terakhir, 60% Perizinan di ESDM Dipangkas

Dalam 2 tahun terakhir, Kementerian ESDM telah memangkas perizinan dari 218 menjadi 89 perizinan.

Selasa, 09 Agu 2016 08:34 WIB

Wolipop

Kerastase Luncurkan Perawatan untuk Rambut Keriting

Kerastase memperkenalkan kembali rangkaian produk untuk rambut keriting. Rangkaian bernama Discipline Curl tersebut terdiri dari empat produk.

Kamis, 04 Agu 2016 18:07 WIB

detikNews

Mendorong Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai Kebijakan Berkelanjutan

Reklamasi pantura Jakarta masih menjadi polemik. Padahal, kontribusi tambahan perusahaan pengembang berupa pembangunan fisik sudah dilakukan.

Rabu, 03 Agu 2016 11:45 WIB

detikFinance

Ini Hasil Evaluasi Paket Ekonomi Jilid I-XII di Kantor Darmin

Rapat evaluasi paket ekonomi jilid I-XII digelar di kantor Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Apa hasil rapat evaluasi tersebut?

Selasa, 02 Agu 2016 12:39 WIB

detikNews

Tentang Aturan Pengeras Suara di Masjid

Perbincangan soal speaker masjid sudah berlangsung lama. Begini aturan sebenarnya.

Minggu, 31 Jul 2016 15:58 WIB

detikFinance

Mengintip Rencana Kerja Menhub Budi Karya

Di hari keduanya menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Budi menyampaikan sejumlah perintah yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jumat, 29 Jul 2016 19:05 WIB

detikNews

Menhub Budi Karya Ingin Memberikan Pelayanan Maksimal untuk Masyarakat

Budi Karya Sumadi kini dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Perhubungan.

Kamis, 28 Jul 2016 09:31 WIB

detikFinance

ESDM: Gubernur Tak Cabut Izin Tambang Abal-abal, Urusannya dengan KPK

Banyak sekali Izin Usaha Pertambangan (IUP) abal-abal yang tidak sesuai aturan.

Selasa, 26 Jul 2016 08:04 WIB

detikNews

Ketua DPR Ingin Ada Payung Hukum untuk Badan Intelijen Pertahanan

Ketua DPR Ade Komarudin ingin agar disusun suatu payung hukum untuk badan intelijen pertahanan.

Senin, 25 Jul 2016 23:14 WIB

detikNews

TNI Diusulkan Tindak Terorisme, Panglima: Kami Siap Melaksanakan Undang-undang

Muncul wacana di DPR untuk memberi kewenangan lebih kepada TNI dalam menindak kasus terorisme melalui revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sabtu, 23 Jul 2016 13:27 WIB