Isu impor BlackBerry ilegal yang sempat menyerempet anggota Komisi III DPR sepertinya akan tutup buku. Kemenkeu memilih tidak berkomentar soal kasus itu. Kemenkeu khawatir DPR marah.

Anggota Dewan kerap menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah ketika insiden email kala Komisi VIII DPR studi banding ke Australia. Insiden ini hanyalah puncak gunung es.

Lagi-lagi anggota DPR membuat kehebohan. Mulai dari kunjungan Komisi VIII ke Australia yang tersandung urusan email, kini giliran Komisi X ke Spanyol. Masih efektifkah studi banding?

ICW mensinyalir adanya kekurangan pembayaran royalti dari Newmont hingga US$ 297,7 juta. Namun pihak Newmont bersikukuh royalti yang dibayarnya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Kasus suap di Kemenpora diduga menyeret keterkaitan politisi Partai Demokrat, M Nazarudin. Namun KPK tidak perlu khawatir mengusutnya karena Presiden mendukung pemberantasan korupsi.

Tersangka kasus suap kemenpora Wafid Muharam beralibi uang yang diterimanya saat tertangkap tangan KPK merupakan dana talangan proyek wisma atlet Sea Games dari PT Duta Graha Indah. Nah alasan ini dinilai blunder.

Komisi VIII DPR tertangkap tangan memberi informasi alamat email yang salah saat beraudiensi dengan PPI di Australia. Tudingan datang, Komisi VIII lakukan kebohongan publik.

KPK diminta berani dalam mengusut kasus dugaan suap di Kemenpora. KPK juga diminta transparan terkait pihak-pihak yang terlibat. Siapapun harus diusut, KPK jangan sampai mundur.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjawab kritik keras sejumlah LSM menyoal kebiasaan membolos hakim MK. Mahfud menuding LSM non profit yang mengkritisi hakim MK seperti ICW dan Kontras ngawur dan bodoh dalam membaca data.

Mahkamah Konstitusi mengamanatkan disusunnya perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan. Undang-undang tersebut memang diperlukan namun tidak untuk saat ini.