Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua tim penyelidikan dugaan kriminalisasi pimpinan KPK, Nur Kholis menyatakan pihaknya sudah menunjukkan progres yang besar. Dalam empat hari sejak dibentuk, dia mengaku penyelidikan sudah rampung 60%.

Pada pasal-pasal yang membahas tentang praperadilan, tak ada penjelasan mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan status tersangka.

Tak hanya mempersoalkan legalitas pimpinan Komisi Pembarantasan Korupsi yang berjumlah 4 orang, pihak Komisaris Jenderal Budi Gunawan juga menyoal kewenangan penyidik di KPK.

Wapres Jusuf Kalla angkat bicara seputar persidangan praperadilan Komjen Budi Gunawan kepada KPK yang bakal digelar 2 Februari. Ia berpendapat sikap pemerintah yang menunggu putusan sidang praperadilan sudah tepat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan pada sengkarut konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI menjelang 100 hari kepemimpinannya.

Komjen Budi Gunawan mengajukan praperadilan. Hal ini berbeda dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang tidak melakukan hal yang sama setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri.

Sarpin Rizaldi adalah hakim tunggal yang akan memimpin gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan atas KPK. Hakim ini pernah beberapa kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait putusannya. 

Dua pekan terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan dengan polemik antara dua lembaga penegak hukum, KPK vs Polri.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) memastikan taat hukum dan akan memenuhi panggilan Polri. BW juga menyampaikan dirinya sudah menerima surat panggilan dari Polri untuk diperiksa 3 Februari mendatang. 

Komjen Pol Budi Gunawan berupaya melakukan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Padahal kewenangan hakim praperadilan terbatas dan tidak ada poin mengenai penetapan tersangka.