Wakil Presiden JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo sedang menjembatani perselihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta. JK berpesan konflik keduanya tidak berimbas pada terlambatnya anggaran DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membahas solusi kisruh APBD antara Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan pihak legislatif. Usai bertemu JK, DPRD tetap setuju penggunaan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk APBD 2015, meski tidak menutup kemungkinan ada perubahan di APBD-P.

Gubernur DKI Basuki T Purnama mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI dalam rapat dengan SKPD. Dalam pertemuan ini, Ahok menjelaskan kondisi yang terjadi termasuk kemungkinan jika harus menerbitkan Pergub untuk APBD 2014.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menilai tidak perlu untuk menggaji anggota DPRD DKI‎ karena telah menggagalkan APBD DKI 2015. Ketua DPRD DKI bereaksi menanggapi niatan Ahok itu.

Ketua DPRD DKI menepis anggapan bahwa keputusan menolak APBD 2015 adalah untuk mengamankan hak angket yang sedang digulirkan untuk menyelidiki keaslian APBD 2015 itu sendiri. Menurutnya, itu berbeda konteks.

Pasca diterimanya surat pernyataan DPRD yang menolak RAPBD 2015, TAPD Pemprov DKI langsung bergerak ke Kemendagri membawa Pergub dan rincian kegiatan yang jumlahnya belasan rim.

Pemprov DKI akhirnya benar-benar harus mengeluarkan Pergub untuk menggunakan Pagu Anggaran APBD 2014 setelah menerima surat pernyataan dari DPRD. Keputusan ini dinilai Ahok karena DPRD yang terburu-buru dan tak mau menunggu pertemuan dengan Wapres JK selesai.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan dokumen Pergub yang berisi APBD 2014 ke Kemendagri. Ahok menyusul bawahannya yang telah pergi terlebih dulu.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta berangkat ke Kemendagri membawa surat pernyataan resmi DPRD DKI yang tidak menyetujui hasil evaluasi APBD DKI 2015. Tim juga membawa rincian kegiatan yang disesuaikan dengan pagu anggaran APBD 2014.

Tim angket DPRD segera membawa hasil kerjanya untuk disahkan di rapat paripurna pada pekan depan. Namun tim angket memastikan tak akan memanggil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).‎