Kritikan keras banyak dialamatkan ke Ketua Umum Partai Demokrat (PD) SBY. Tengok saja gemuruh di media sosial, begitu PD melakukan aksi walkout yang berakibat koalisi merah putih menang voting Pilkada lewat DPRD. 

"Kita telah menetapkan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD maka kita harus buktikan. Basis filosofi ini lah yang betul-betul harus kita pegang bahwa ini yang terbaik. Tidak perlu ada kekhawatiran, kita harus bisa buktikan itu," kata Akbar Tandjung.

"Demokrat memang secara resmi ikut dalam koalisi parlemen yang terimplementasi di UU MD3, tapi tidak secara umum. Saya kira pada waktunya akan bersama kita," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengungkap bahwa perintah untuk walkout di sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada datang dari Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf. Ramadhan pun mengakui masih banyak tanda tanya tersisa dari paripurna semalam.

Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR melakukan walk out saat paripurna penetapan UU Pilkada. Fraksi PD dianggap tak konsisten.

Drama politik UU Pilkada diwarnai aksi walkout anggota Fraksi Demokrat. Kemudian ketukan palu Priyo Budi Santoso mensahkan wewenang DPRD memilih kepala daerah. 

Penyesalan Partai Demokrat atas sikap Fraksi Demokrat di DPR yang walkout saat paripurna RUU Pilkada kini hanya tinggal penyesalan. Nasi sudah jadi bubur. RUU Pilkada sudah diambil voting, dan rakyat tak lagi memilih.

Ketua Umum Partai Demokrat SBY kecewa dengan aksi WO anggota partainya di DPR dalam paripurna RUU Pilkada. Juru bicara Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman adalah yang mengumumkan sikap walkout.

IHSG diperkirakan akan terjatuh ke zona merah gara-gara sentimen negatif dari pasar global dan regional. Kemunduran demokrasi dengan disahkannya UU pilkada tidak langsung juga memberi tekanan negatif.

Voting RUU Pilkada telah selesai digelar. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir di paripurna memberikan suaranya untuk mengembalikan pemilihan pilkada lewat DPRD.