Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tidak khawatir Satpol PP diberi senjata api. Ia yakin anggota Satpol PP tidak akan melakukan kegiatan yang melanggar UU.

DPRD DKI menyatakan ketidaksetujuannya Satpol PP diberi senjata api untuk melaksanakan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah. Politisi Kebon Sirih pun akan membuat Perda khusus untuk membatasi penggunaan senpi tersebut

Satpol PP akan bertambah garang dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No 26 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satpol PP. Sudah perlukah penegak Perda ini menenteng senpi?

Peraturan Menteri No 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api (Senpi)bagi Satpol PP telah disetujui oleh Mendagri. Ratusan Satpol PP DKI pun akan dipersenjatai senpi

DPRD DKI Jakarta tidak puas dengan pelaksanaan hasil rekomendasi dalam kasus mbah Priok yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Para politisi Kebon Sirih akan membentuk pansus yang khusus mengawasi pelaksanaan hasil rekomendasi.

Halte-halte busway di ibukota yang belum beroperasi tampaknya menjadi sasaran empuk bagi kawanan pencuri. Untuk mencegahnya, Dinas Perhubungan DKI berencana membentuk Satgas Pengamanan Fasilitas Busway.

Aksi terorisme masih mengancam. Apalagi sejumlah lokasi di Jakarta santer terdengar akan dijadikan sasaran. Bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta mencegah merebaknya aksi terorisme ini?

Keberadaan pengamen dianggap Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta mengganggu ketertiban umum. Pengamen meminta, Pemda tidak memukul rata anggapan tersebut.

Pemprov DKI tetap beranggapan keberadaan pengamen di Ibukota meresahkan masyarakat. Pengamen yang kerap beroperasi di transportasi umum dan kaki lima juga dinilai melanggar ketertiban umum (tibum).

Puluhan pengamen yang tergabung dalam Forum Bersama Seniman Jalanan (Senja) mendatangi gedung Balaikota DKI Jakarta. Mereka menolak operasi praja yang dilakukan jajaran Pemprov DKI karena banyak menangkap rekan-rekan mereka.